KSP Inisiasi Layanan Kesehatan, Cegah Jatuhnya Korban Panitia Pemilu
JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menginisiasi program layanan kesehatan bagi petugas pemilu. Seperti diketahui, pada pemilu 2019 dan Pilkada 2020, total ada 839 petugas yang meninggal dunia, dan 951 yang jatuh sakit.
Belajar dari peristiwa itu, Kantor Staf Presiden mengumpulkan stakeholder panitia pemilu untuk menyepakati adanya mekanisme baru untuk mencegah terjadinya peristiwa yang sama.
Yakni dengan memanfaatkan layanan skrining kesehatan BPJS bagi petugas pemilu yang mencapai sembilan juta lebih, termasuk dari anggota TNI dan Polri.
“Pemilu 2019, pemilu berdarah karena banyak petugas jatuh sakit bahkan meninggal. Kalau kejadian ini terulang lagi, rakyat pasti bertanya selama ini pemerintah ngapain. Untuk itu, KSP menginisiasi langkah preventif dengan memanfaatkan layanan skrining kesehatan dari BPJS,” kata Kepala KSP Moeldoko di gedung Bina Graha Jakarta, Senin 18 September.
Moeldoko mengatakan melalui layanan skrining kesehatan BPJS, maka kita bisa mengidentifikasi mana petugas yang berisiko kesehatan rendah, sedang, dan tinggi.
Bagi yang risiko kesehatannya sedang dan tinggi akan dilakukan skrining kesehatan secara fisik, dan mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari perawatan hingga pengobatan.
“Setiap petugas yang membutuhkan pengobatan dan perawatan kesehatan akan ditanggung seluruhnya oleh BPJS,” ujar Panglima TNI 2013-2015.
Sebagai tindak lanjutnya, Moeldoko meminta Ketua KPU, Bawaslu, Panglima TNI, dan Kapolri segera mengeluarkan surat edaran agar semua jajaran yang bertugas dalam pemilu mengikuti skrining kesehatan dari BPJS Kesehatan secara online.
Selain itu Menteri Dalam Negeri diharapkan secepatnya menerbitkan surat edaran untuk pemerintah daerah mendaftarkan petugas pemilu yang belum memiliki BPJS kesehatan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
Baca juga:
- Moeldoko Sebut Indonesia dan Korsel Punya Potensi Besar Kerjasama Budaya
- Bicara di Forum Dunia, Moeldoko : Indonesia Siap Hadapi Ketidakpastian Global
- Kunjungan ke Korsel, Moeldoko Ajak Investor Kerjasama Teknologi Pertanian di Indonesia
- Kemenkeu Sambut Positif Surplus Neraca Perdagangan di Tengah Risiko Perlambatan Global
“BPJS kesehatan juga harus memastikan kesiapan kapasitas layanan skriningnya, dan menyusun panduan bagi pengguna,” tuturnya.
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Pelaksanaan Layanan Skrining BPJS Kesehatan bagi petugas penyelenggara Pemilu 2024, dihadiri perwakilan dari BPJS Kesehatan, Kemenko PMK, Kemendagri, KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri.