Parlemen Inggris Mendorong Kerja Sama Internasional untuk Atasi Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan
JAKARTA - Sebuah kelompok anggota parlemen yang berpengaruh di Inggris telah menyarankan pemerintah untuk berkolaborasi dengan sekutu demokratis dalam menangani potensi penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), dengan menekankan tujuan London untuk menjadi pemain kunci dalam memajukan teknologi yang sedang berkembang ini.
Pada 31 Agustus, Komite Sains, Inovasi, dan Teknologi (SITC), badan penasihat pemerintah, merekomendasikan dalam sebuah laporan bahwa Britania Raya berkolaborasi dengan negara-negara serupa yang memiliki nilai-nilai demokratis. Kolaborasi ini bertujuan untuk bersama-sama melindungi diri dari pelaku, baik yang berafiliasi dengan negara maupun tidak, yang mencoba menyalahgunakan AI untuk tujuan mereka.
Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, bermaksud mengadakan pertemuan puncak pada awal November, mengumpulkan pemimpin global dan pemimpin teknologi di Bletchley Park, pusat penyandian sejarah Perang Dunia II. Tujuannya adalah untuk membentuk panduan AI, memungkinkan Inggris mengambil peran yang lebih substansial dalam mengatur dan menjadi pusat penting bagi industri AI.
Laporan tersebut menyoroti kapasitas AI untuk menyebarkan deepfake, yang dapat menipu masyarakat, dan risiko pelaku jahat memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengembangkan senjata biologis dan kimia baru.
Komite Kebudayaan, Media, dan Olahraga Dewan Rakyat baru-baru ini mendorong pemerintah untuk meninggalkan proposal yang memberikan akses tanpa batas kepada pengembang AI untuk melatih sistem mereka menggunakan musik, sastra, dan seni yang sudah ada.
Baca juga:
Dalam laporan yang berbeda yang diterbitkan pada 30 Agustus, komite tersebut memperingatkan bahwa proposal awal pemerintah untuk mengkecualikan penambangan teks dan data yang didorong AI dari perlindungan hak cipta dapat mengurangi nilai seni dan budaya, menjadikannya hanya sumber daya untuk kemajuan AI.
Dalam pemerintahan, telah muncul pembicaraan mengenai inklusi China dalam pertemuan November. Pertemuan ini dijadwalkan akan mengumpulkan pemimpin G7 bersama dengan eksekutif industri, seperti dilaporkan oleh Bloomberg, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Laporan SITC menyarankan pemerintah untuk menyusun rancangan undang-undang AI untuk diberikan kepada parlemen pada sesi yang akan datang pada tanggal 7 November. Kegagalan melakukannya dapat mengakibatkan Inggris tertinggal dibandingkan dengan upaya legislatif lainnya, terutama diskusi yang sedang berlangsung tentang Undang-Undang AI Uni Eropa, demikian laporan tersebut menyatakan.