Sri Mulyani Lanjutkan Pembahasan RUU APBN 2024 Bersama DPR

JAKARTA – Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Komisi XI DPR hari ini akan melakukan pengambilan keputusan terkait Asumsi Dasar RUU APBN 2024.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang hadir dalam agenda tersebut diketahui tengah mengalami gangguan suara (suara hilang) dan mempersilahkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara untuk menyampaikan pandangan pemerintah.

“Terima kasih pimpinan, suara saya sedang hilang. Jadi kalau diizinkan, Pak Wakil (Menteri Keuangan) yang akan menyampaikan,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 31 Agustus.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada perubahan signifikan dalam asumsi makro RUU APBN 2024 yang sebelumnya diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2023 yang lalu.

“Izinkan kami menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal pada RAPBN 2024,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara.

Berikut adalah perkembangan terakhir rancangan APBN yang disodorkan oleh pemerintah.

- Pertumbuhan Ekonomi 5,3 persen

- Inflasi 2,8 persen

- Nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS

- Suku bunga surat berharga negara 10 tahun 6,7 persen

- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) 80 dolar AS per barel

- Lifting minyak 625.000 barel per hari

- Lifting gas 1,03 juta barel setara minyak per hari

- Pendapatan negaraRp2.781,3 triliun

- Belanja negara Rp3.304,1 triliun

- Defisit anggaran sebesar 2,29 persen dari PDB (setara Rp522,8 triliun)

- Tingkat pengangguran terbuka 5,0 persen hingga 5,7 persen

- Angka kemiskinan 6,5 persen hingga 7,5 persen

- Rasio gini 0,374 hingga 0,377

- Indeks Pembangunan Manusia 73,99 hingga 74,02

- Nilai Tukar Petani (NTP) 105-108

- Tukar Nelayan (NTN) 107-110.