Bawaslu Antisipasi 4 Masalah Utama Jelang Pemilu 2024
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mencatat sedikitnya empat persoalan utama yang dihadapi menjelang Pemilihan Umum 2024 dan lembaga itu telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasinya.
"Isu-isu tersebut berkaitan dengan netralitas ASN, politik uang yang hari ini kami luncurkan, politisasi SARA, dan kampanye di media sosial," ujar Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Latihan Bawaslu RI Ibrahim Malik Tanjung dikutip Antara, Minggu.
Menurut dia, keempat isu strategis itu harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu lebih terbuka, jujur, dan adil.
Untuk itu, Bawaslu membentuk pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dan isu strategis sebagai upaya pencegahan yang lebih komprehensif, kreatif, atraktif, dan progresif.
Bawaslu, sambung Ibrahim, melakukan hal ini sebagai upaya mencegah potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan kampanye yang dimulai pada November 2023.
Baca juga:
- Kelakar Cak Imin Soal Golkar-PAN Ikut Gerindra-PKB Dukung Prabowo Capres: Asal Wapresnya Saya
- Pemkab Bangka Bakal Penjarakan Bagi Pemilik Kotak Amal Tanpa Izin
- Maluku Utara dan Lampung Jadi Daerah Paling Rawan Politik Uang di Pemilu 2024
- Menhub: Kontribusi Kendaraan Bahan Bakar Fosil Terhadap Polusi Udara Lebih dari 50 Persen
"Bawaslu telah melakukan serangkaian penyusunan, pemetaan kerawanan, isu strategis, dan siap untuk disampaikan kepada publik," katanya.
Pemetaan permasalahan pemilu itu diharapkan dapat menjadi acuan bagi jajaran bawaslu di seluruh Indonesia maupun pemangku kepentingan terkait untuk mengawal tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Ibrahim menjelaskan tujuan dari pemetaan ini adalah menyampaikan informasi tentang pemetaan kerawanan praktik politik uang pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 kepada jajaran penyelenggara pemilu, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum.
"Lalu, mendapatkan masukan dari pegiat pemilu maupun akademisi tentang strategi pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 terkait dengan isu strategis politik uang," ucap Ibrahim.