Usai Kudeta, Militer Myanmar Pecat Sejumlah Menteri dan Janjikan Pemilu Demokratis
JAKARTA - Militer Myanmar bergerak cepat usai melakukan pengambilalihan kekuasaan dari Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint pada Senin kemarin.
Melansir Reuters, usai menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun. Sejumlah keputusan pun diambil dalam pertemuan petinggi militer Myanmar yang tergabung dalam Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC).
Sesuai hasil pertemuan, Min Aung Hlaing berjanji untuk mempraktikkan sistem demokrasi multi partai yang berkembang dengan disiplin yang sejati. Tak hanya itu, ia juga menjanjikan pemilihan yang bebas dan adil, diikuti dengan penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang.
Kelompok militer yang berkuasa kemudian juga memecat 24 menteri dan menunjuk 11 menteri pengganti, termasuk untuk Kementerian Keuangan, Pertahanan, Dalam Negeri dan Luar Negeri.
Seperti diketahui, militer Myanmar melakukan pengambilalihan kekuasaan di Myanmar, dengan melakukan penangakapan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint serta sejumlah pejabat lain pada Senin kemarin.
Baca juga:
Militer menuduh ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Myanmar pada 8 November 2020 lalu. Dengan argumen Artikel 417 Konstitusi 2008. Total diperkirakan ada 45 orang yang ditahan oleh militer Myanmar.