Kementerian PUPR Minta Dispensasi Penyelesaian PSN hingga 2024, Ini Alasannya
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta dispensasi waktu untuk penyelesaian seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diamanahkan mundur ke 2024.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait permintaan tersebut.
"Kalau suruhannya pak Menko itu semua PSN harus selesai paling lambat di semester I 2024. Itu bisa kami lakukan, tetapi ada beberapa (proyek) di semester II 2024, nah kami minta dispensasi kepada beliau," ujar Basuki kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 26 Juli.
Basuki mengatakan, ada sejumlah PSN yang baru bisa selesai pada 2024, di antaranya proyek jalan tol dan bendungan.
Bendungan yang dimaksud seperti, Bendungan Bener, Bendungan Lau Simeme di Sumatera Utara, Bendungan Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, dan Bendungan Mbay di Flores.
"Kemudian, PSN Jalan Tol, terdiri dari Seran Panimbang di Banten, Patimban di Cirebon, serta Indramayu dan Semarang-Demak," ujarnya.
Baca juga:
Menurut Basuki, penyelesaian PSN tersebut harus mundur ke Semester II Tahun 2024 lantaran adanya sejumlah kendala, salah satunya tipe geografis tanah yang tidak mudah dilakukan pembangunan proyek.
"Karena kalau tidak ada dispensasi, izin Multi-Year Contract (MYC) dari Kementerian Keuangan tidak akan keluar," ungkapnya.
Sekadar informasi, hingga Juli 2023, Kementerian PUPR telah menyelesaikan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) dari target 125 PSN yang diamanahkan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.
Sebanyak 87 PSN yang telah diselesaikan tersebut terdiri dari 36 bendungan, 2 proyek irigasi, 27 ruas jalan tol, 4 ruas jalan non tol, 3 sistem penyediaan air minum (SPAM), 7 proyek perumahan, 7 pintu lintas batas negara (PLBN), dan 1 infrastruktur pendidikan.