Transisi Energi Butuh Rp4.000 Triliun, RI Minta Bank Dunia Segera Realisasikan Dukungan

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diketahui menyempatkan diri bertemu dengan Presiden Bank Dunia (World Bank) Ajay Banga dalam agenda resmi G20 di India pekan ini. Dalam pertemuan bilateral tersebut, bendahara negara menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen kuat dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

“Saya menyampaikan kepada Presiden Ajay bahwa upaya reformasi di berbagai bidang yang telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui reformasi regulasi seperti UU P2SK, UU HKPD, dan UU HPP,” ujarnya seperti yang dilansir laman resmi, Kamis, 20 Juli.

Menurut Menkeu, RI tetap pada jalur utama untuk mendorong terciptanya perekonomian hijau.

“Indonesia menyambut baik dukungan dari berbagai pihak untuk mengimplementasikan energy transition mechanism (ETM), terutama dalam mempensiunkan dini pembangkit listrik berbasis batubara,” tuturnya

Selain itu, saat ini ekonomi hijau menjadi pilar utama dari strategi transformasi ekonomi Indonesia. Menkeu berharap adanya dukungan dari World Bank akan mempercepat transisi sektor energi di Indonesia.

“Semoga dukungan berkelanjutan dari Bank Dunia dapat mendukung transisi sektor energi yang adil di Indonesia,” tegas dia.

Sebelumnya, Menkeu sempat menyinggung soal implikasi yang tidak mudah dan tidak murah akibat climate change (perubahan iklim). Adapun, Indonesia telah membuat peta jalan untuk mengurangi emisi karbon melalui cara-cara terbarukan.

Namun, untuk mencapai komitmen itu membutuhkan biaya yang juga tidak murah atau mencapai Rp4.000 triliun hingga 2030. Maka dalam hal ini peranan dari private sektor masyarakat menjadi sangat penting.