Normalisasi Sungai Batang Lembang di Kabupaten Solok Sudah Rampung
SOLOK - Proyek normalisasi Sungai Batang Lembang di bagian wilayah Nagari Koto Baru dan Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sudah rampung.
Bupati Solok Epyardi Asda menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan DPR yang telah mendukung pelaksanaan normalisasi sungai dengan biaya sekitar Rp19,5 miliar tersebut.
Normalisasi Batang Lembang yang mengalir di bagian wilayah Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok ditujukan untuk menekan risiko banjir.
Proyek normalisasi sungai yang dijalankan sejak tahun 2018 itu mencakup lima titik, empat titik di wilayah Kota Solok dan satu titik di Kabupaten Solok.
Proyek normalisasi sungai di wilayah Nagari Koto Baru di Kabupaten Solok, yang mencakup pembangunan bendungan, dilaksanakan dari tahun 2022.
"Setelah 2021 saya menjadi bupati, lalu saya usulkan proposal dan didukung oleh kawan-kawan Komisi V DPR RI. Alhamdulillah saat ini semua dapat terlaksana," kata Epyardi di Solok, Antara, Jumat, 23 Juni.
Anggota DPR RI Komisi V Athari Gauthi Ardi mengunjungi Kabupaten Solok pada Kamis (22/6) menyampaikan bahwa normalisasi Batang Lembang diusulkan tahun 2021, tetapi baru bisa dilaksanakan pada 2022.
Dia menyampaikan bahwa pada tahun 2024 akan diusulkan normalisasi Batang Lembang di bagian yang lain.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal berharap normalisasi sungai bisa dilakukan di bagian wilayah Sumatera Barat lain yang rawan terdampak banjir.
Baca juga:
- Klarifikasi Pernyataan Ridwan Kamil, Kemenag Bantah Beri Dana Bantuan ke Ponpes Al-Zaytun
- MUI Jawa Barat Pimpin Investigasi terkait Pondok Pesantren Al-Zaytun
- Kemenko Polhukam Gelar Rapat Koordinasi terkait Ponpes Al-Zaytun
- Kronologi Kapal Selam Wisata Titanic Hilang: Putus Kontak Setelah Menyelam Hampir 2 Jam
"Kami telah mengunjungi kawasan normalisasi Batang Lembang. Alhamdulillah saya senang sekali karena telah didukung oleh seluruh pemangku kepentingan lainnya, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa," katanya.