Pemprov Disarankan Pindahkan Warga Kolong Tol Angke Ber-KTP DKI ke Rusun, Non-KTP DKI Diongkosi Pulang

JAKARTA - Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyebut Pemprov DKI Jakarta perlu segera mencari solusi atas keberadaan permukiman warga di kolong jalan Tol Angke 2.

Sebab, menurut Nirwono, fenomena hunian liar seperti ini bukanlah hal baru di Ibu Kota. Biasanya, hal tersebut terjadi lantaran adanya pembiaran dari unsur pemerintahan setempat.

"Perlu ketegasan dari atas, mulai Pj Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara, kecamatan, hingga kelurahan untuk berani menertibkan permukiman liar tersebut secara bertahap, bijak, dan manusiawi," kata Nirwono kepada wartawan, Rabu, 21 Juni.

Nirwono menyarankan agar Pemprov DKI merelokasi warga ke rumah susun bagi yang memiliki KTP DKI. Sementara, warga yang tidak memiliki KTP DKI diberi ongkos untuk mencari tempat tinggal lain atau pulang ke kampung halaman.

"Mereka diberi pilihan, jika ber-KTP DKI Jakarta, tentu dalat dipindahkan ke rusun terdekat. Jika tidak ber-KTP DKI, mereka diberi uang kerohiman bekal pulang kampung," ujar Nirwono.

Nirwono tak menampik bahwa ada kemungkinan warga bakal kembali menghuni kolong tol tersebut lantaran tak kuat membayar biaya sewa rusunawa. Maka dari itu, perlu ada kompensasi dari Pemprov DKI untuk meringankan beban sewa huniannya.

"Skema pembiayaan sewa di rusun harus dirundingkan kembali, disertai pendampingan untuk berusaha/peluang kerja dari pemda, sehingga memungkinkan mereka memiliki penghasilan tetap untuk membayar sewa. Misalnya, bisa jadi pasukan oranye/biru/kuning/hijau," urainya.

Lalu, untuk mengantisipasi agar warga tak kembali bermukim di kolong tol, Nirwono memandang perlunya pengawasan berkala untuk menjaga ketertiban di sana.

"Setelah penertiban kawasan harus dikosongkan, dijadikan ruang terbuka hijau, dan dijaga ketat oleh Satpol PP dan kelurahan setempat agar mereka tidak kembali atau ada warga lain yang mencoba bermukim di sana," jelas Nirwono.

Di kolong Tol Angke 2, mayoritas warga tinggal pada ruang yang hanya dibatasi dengan triplek. Tinggi kolong tol tersebut pun hanya sekitar 150 sentimeter. Namun, terdapat aliran listrik yang dipakai warga untuk kegiatan sehari-hari.

Tak banyak sinar matahari yang bisa masuk di dalam permukiman warga ini. Area hunian warga tersebut juga berada di pinggir Kali Grogol.

Berdasarkan informasi, mayoritas warga yang tinggal bertahun-tahun di kolong Tol Angke 2 adalah mereka yang terdampak penggusuran pembangunan taman Kalijodo sejak era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI.

Ada alasan mengapa warga menghuni kolong Tol Angke 2 yang sejatinya bukan diperuntukkan sebagai hunian tersebut. Di antaranya, mereka tak memiliki biaya untuk membayar kontrakan serta telah memiliki aktivitas ekonomi di sana.