JAKARTA - Lurah Jelambar Baru, Danur Sasono mengaku tak mengetahui mengapa warga yang tinggal di kolong jalan Tol Angke 2 bisa mendapat akses listrik dalam menunjang kegiatan sehari-hari.
Danur menyebut, lahan permukiman warga di sana milik PT Jasa Marga (Persero) selaku pengelola jalan tol. Sehingga, menurut dia, Jasa Marga lebih mengetahui penyebab tersambungnya akses listrik ke hunian warga kolong tol itu.
"Kelurahan kan hanya wilayahnya saja, sementara aset milik Jasa Marga. Pengawasan harusnya ada di teman-teman Jasa Marga, ya," kata Danur kepada wartawan, Selasa, 20 Juni.
Danur berujar, jajaran Pemprov DKI kini telah melakukan pendataan warga yang tinggal di Kolong Tol Angke 2. Tercatat ada 64 bangunan semi permanen, 34 KK dengan 106 jiwa penghuni di sana.
"KTP-nya ada yang DKI dan luar DKI. Kalau disitu kebanyakan DKI nya sih ya. Non-DKI saya sampaikan yang masih KTP lama, karena mereka nggak update, mungkin karena pekerja informal," urai Danur.
Namun, Danar mengaku belum mengetahui tindak lanjut penanganan hunian di kolong Tol Angke 2 oleh Pemprov DKI. "Kita pendataan awal dulu, nanti arahnya bagaimana, tunggu pimpinan," tambahnya.
Di kolong Tol Angke 2, mayoritas warga tinggal pada ruang yang hanya dibatasi dengan triplek. Tinggi kolong tol tersebut pun hanya sekitar 150 sentimeter. Namun, terdapat aliran listrik yang dipakai warga untuk kegiatan sehari-hari.
Tak banyak sinar matahari yang bisa masuk di dalam permukiman warga ini. Area hunian warga tersebut juga berada di pinggir Kali Grogol.
Berdasarkan informasi, mayoritas warga yang tinggal bertahun-tahun di kolong Tol Angke 2 adalah mereka yang terdampak penggusuran pembangunan taman Kalijodo sejak era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI.
Ada alasan mengapa warga penghuni kolong Tol Angke 2 yang sejatinya bukan diperuntukkan sebagai hunian tersebut. Di antaranya, mereka tak memiliki biaya untuk membayar kontrakan serta telah memiliki aktivitas ekonomi di sana.
Fenomena hunian kumuh di kolong Tol Angke 2 disoroti oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo mengaku khawatir akan keberadaan hunian warga di sana. Sebab, kondisi tempat tinggal di kolong tol tersebut tidak layak. Bahkan, kebakaran pernah terjadi di kolong tol serupa pada tahun 2019 lalu, yakni di kolong Tol Pluit.
"Itu bahaya, lho, kalau dia tiba-tiba kebakaran. Kan, dulu pernah kebakaran tuh dulu di jembatan kolong. Ada yang retak juga kolong tolnya," kata Prasetyo.
BACA JUGA:
Prasetyo pun mendesak Pemprov DKI untuk segera menertibkan permukiman kumuh di kolong Tol Angke 2. Pemprov DKI, lanjut Prasetyo, bisa berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk pelaksanaan penataannya.
"Ini kan masalah klasik. Nanti tiba-tiba mereka yang tinggal di sana dikasih listrik. Ya, manjang dia di situ. Yang kayak gini pemerintah harus ada. Kan ada lurahnya, ada Satpol PP-nya. Kalau provinsi, ada Forkopimda. Tinggal komunikasi dengan aparat, disosialisasikan," urai Prasetyo.
