Soal Warga Tinggal di Kolong Tol Angke, Ketua DPRD: Itu Bahaya!

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti kondisi permukiman warga yang tinggal di kolong Jalan Tol Angke 2, tepatnya di Kelurahan Jelambar Baru.

Prasetyo mengaku khawatir akan keberadaan hunian warga di sana. Sebab, kondisi tempat tinggal di kolong tol tersebut tidak layak. Bahkan, kebakaran pernah terjadi di kolong tol serupa pada tahun 2019 lalu, yakni di kolong Tol Pluit.

"Itu bahaya, lho, kalau dia tiba-tiba kebakaran. Kan, dulu pernah kebakaran tuh dulu di jembatan kolong. Ada yang retak juga kolong tolnya," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 20 Juni.

Prasetyo pun mendesak Pemprov DKI untuk segera menertibkan permukiman kumuh di kolong Tol Angke 2. Pemprov DKI, lanjut Prasetyo, bisa berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk pelaksanaan penataannya.

"Ini kan masalah klasik. Nanti tiba-tiba mereka yang tinggal di sana dikasih listrik. Ya, manjang dia di situ. Yang kayak gini pemerintah harus ada. Kan ada lurahnya, ada Satpol PP-nya. Kalau provinsi, ada Forkopimda. Tinggal komunikasi dengan aparat, disosialisasikan," urai Prasetyo.

Di kolong Tol Angke 2, sejumlah warga tinggal pada ruang yang hanya dibatasi dengan triplek. Tinggi kolong tol tersebut pun hanya sekitar 150 sentimeter. Namun, terdapat aliran listrik yang dipakai warga untuk kegiatan sehari-hari.

Tak banyak sinar matahari yang bisa masuk di dalam permukiman warga ini. Area hunian warga tersebut juga berada di pinggir Kali Grogol.

Ada alasan mengapa warga menghuni kolong Tol Angke 2 yang sejatinya bukan diperuntukkan sebagai hunian tersebut. Di antaranya, mereka tak memiliki biaya untuk membayar kontrakan serta telah memiliki aktivitas ekonomi di sana.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat menyebut pihaknya tengah membahas soal penertiban permukiman warga dengan bangunan semi permanen di kolong Jalan Tol Angke 2.

"Kita lagi koordinasikan. Siang ini mau saya rapatkan," kata Hendra saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 19 Juni.

Penanganan awal, Pemkot Jakbar bakal melakukan pendataan kartu tanda penduduk (KTP) penghuni gubuk di kolong Tol Angke 2 yang merupakan lahan milik Jasa Raharja tersebut.

"Kita saat ini melakukan pendataan beberapa orang ber-KTP DKI dan tidak. Tentunya kalau misalnya sudah ada, kita akan lakukan penanganan," ujar Hendra.