Senat AS Setujui Nusrat Choudhury Muslimah Pertama Jabat Hakim Federal, Aktivis Advokasi: Lama Dinantikan

JAKARTA - Senat Amerika Serikat mengukuhkan pengacara hak-hak sipil Nusrat Choudhury sebagai wanita muslim pertama yang menjabat hakim federal di Amerika Serikat, tepatnya untuk Pengadilan Distrik Timur New York, sekaligus menjadikannya hakim federal berdarah Bangladesh-Amerika di negara itu.

Choudhury yang menjabat sebagai Direktur Hukum American Civil Liberties Union (ACLU) di Illinois, dikukuhkan setelah pemungutan suara dengan hasil ketat di Senat, 50:49 untuk persetujuannya.

Choudhury menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya di ACLU nasional, di mana ia bekerja di bidang keadilan rasial dan isu-isu keamanan nasional. Dia adalah wakil direktur program keadilan rasial organisasi tersebut dari tahun 2018 hingga 2020, melansir Reuters 16 Juni.

Gedung Putih mengatakan, Presiden Joe Biden mencalonkan pengacara hak sipil pada Januari 2022, bersama dengan tujuh calon yudisial federal lainnya, seperti dikutip dari CNN.

"Ini memenuhi janji Presiden untuk memastikan bahwa pengadilan negara mencerminkan keragaman yang merupakan salah satu aset terbesar kita. sebagai pengadilan – baik dari segi latar belakang pribadi maupun profesional," sebut Gedung Putih.

Sebelumnya, Zahid Quraishi, hakim distrik untuk Distrik New Jersey dan hakim federal Muslim Amerika pertama dalam sejarah Negeri Paman Sam, juga ditunjuk oleh Presiden Biden dan dikukuhkan pada tahun 2021.

Sementara itu, kelompok-kelompok kebebasan sipil dan advokasi Muslim di Amerika Serikat menyambut baik pengukuhan Choudhury.

"Pemungutan suara yang telah lama dinanti-nantikan hari ini untuk mengangkat Nusrat Choudhury menjadi hakim federal, merupakan hal yang bersejarah karena berbagai alasan. Choudhury telah mengabdikan karirnya untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil oleh sistem hukum kita," jelas Direktur Eksekutif Kelompok Advokasi Muslim yang berbasis di AS Omar Farah dalam sebuah pernyataan pers, seperti mengutip Al Jazeera.

"Konfirmasinya hari ini berarti, seseorang yang telah bekerja di bidang hak-hak sipil dan menghadapi hambatan terhadap keadilan yang ada di banyak komunitas, akan membuat keputusan penting sebagai hakim federal," sambungnya.

Salah satu hal yang membuat pemilihan berlangsung ketat, setelah dia mendapat penolakan dari beberapa anggota Senat asal Partai Republik, terkait komentar polisi membunuh orang kulit hitam tak bersenjata "setiap hari" pada acara tahun 2015 di Universitas Princeton.

Belakangan, dalam sebuah surat kepada panel Komite Kehakiman Senat, ia mengatakan bahwa "Pernyataan seperti itu tidak konsisten dengan rasa hormat saya yang mendalam terhadap penegakan hukum."

"Nusrat Choudhury adalah seorang pengacara hak-hak sipil perintis dengan catatan luar biasa dalam memajukan keadilan yang setara bagi semua orang di negara kita," ujar Direktur Eksekutif ACLU Anthony Romero dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan, konfirmasi tersebut adalah "tanda seru atas rekam jejaknya yang panjang dalam melindungi kebebasan sipil dan hak-hak sipil."

Diketahui, konfirmasi historisnya menyoroti kurangnya keragaman di antara hakim federal, berdasarkan ras dan etnis, serta jenis kelamin.

Sebuah surat yang ditujukan kepada Senator Dick Durbin dari Komite Kehakiman Senat oleh beberapa kelompok advokasi yang mendukung pencalonannya menyebutkan, New York, tempat Choudhury akan bertugas, merupakan rumah bagi beberapa komunitas Muslim dan Bangladesh terbesar di negara ini.

"Konfirmasi Choudhury akan menambah keragaman personal dan profesional di pengadilan, elemen-elemen yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan, dan untuk melengkapi pengadilan dengan lebih baik dalam memberikan keadilan yang setara," bunyi surat tersebut.