Wapres: Pemerintah Fokus Tangani PMI Ilegal untuk Cegah Korban
JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah terus fokus pada penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal guna mencegah adanya korban PMI di negara lain.
"Ya, sekarang ini 'kan yang pemerintah cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang. Oleh karena itu, Menkopolhukam termasuk kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi sehingga tidak terjadi korban," kata Wapres dilansir ANTARA, Kamis, 8 Juni.
Selain menangani dan mencegah adanya PMI ilegal dari perdagangan orang, kata Wapres, Pemerintah juga terus memprioritaskan peningkatan kesejahteraan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, yang umumnya menjadi tempat asal PMI ilegal.
"Pemerintah mengarahkan daerah-daerah potensial terjadinya PMI ilegal, daerah yang tingkat kemiskinannya (tinggi). Oleh Karena itu, ini harus jadi perhatian, salah satunya selain di Jawa juga di NTT. Nah, ini akan kita coba untuk penurunan kemiskinannya itu kita prioritaskan," jelas Wapres.
Baca juga:
- Mahfud MD: Kasus Transaksi Mencurigakan Rp189 Triliun terkait Eksportasi Emas Belum Tuntas
- Kemendikbudristek Pastikan Mahasiswa-Dosen Terdampak Penutupan PTS Difasilitasi Pindah Kampus
- AHY Ingin Cawapres Anies Segera Diputuskan, NasDem: Tidak Semudah Itu, Masih Dinamis
- Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN Capai 37,1 Persen
Pemerintah juga terus melakukan perjanjian dengan negara-negara penempatan PMI untuk tidak menerima tenaga kerja ilegal.
"Itu yang harus dicegah. Kalau (PMI) yang legal 'kan bisa diawasi, tetapi biasanya korban-korban itu yang ilegal. Jadi, di samping kita cegah dari luar, dari dalam sendiri (pencegahan) perdagangan orang kita ketatkan di seluruh provinsi," kata Wapres.