Dipaksa Bayar Konten Berita, Google Ancam Hengkang dari Australia
JAKARTA - Alphabet Inc induk perusahaan Google mengancam akan menghentikan layanan mesin pencari (Google Search) di Australia.
Ultimatum ini dikeluarkan, jika pemerintah Australia masih bersikukuh menerbitkan rancangan undang-undang (RUU) yang memaksa Google dan perusahaan teknologi lain seperti Facebook untuk membayar royalti ke media lokal, setiap berita atau konten yang tayang di Google Search.
"Jika aturan ini menjadi undang-undang, kami tidak memiliki pilihan lain selain berhenti menyediakan Google Search di Australia," kata Managing Director Google Australia, Mel Silva seperti dikutip The Verge, Jumat, 22 Januari.
Baca juga:
Ini merupakan kali pertama bagi Google mengancam akan hengkang dari Australia. Setelah raksasa mesin pencarian ini bersitegang dengan Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC), sejak bulan April tahun lalu.
"Dan itu akan menjadi catatan yang buruk tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi masyarakat Australia, keragaman media, dan bisnis kecil yang menggunakan produk kami setiap hari," lanjutnya.
Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu berpendapat, undang-undang teknologi Australia memberatkan perusahaannya. Mengingat, Australia berupaya meminta perusahaan untuk membayar tiap tautan, cuplikan, dan artikel berita yang ditampilkan di Google Search, termasuk juga di Google News.
"Ini akan membawa preseden yang tidak bisa dipertahankan untuk bisnis kami, ekonomi digital, dan tidak cocok dengan cara kerja mesin pencarian," kata Google.
Dalam pernyataannya Silva mengatakan, Google lebih memilih opsi membayar penerbit khusus yang membuat konten berita berkualitas untuk ditayangkan di Google News-nya. Mengingat sebelumnya, Google juga telah mengumumkan program intensif untuk membayar penerbit dan media lokal di Australia, Jerman, dan Brasil yang terdampak pandemi.
Namun tampaknya Australia tidak menganggap tawaran Google ini cukup menguntungkan. Pasalnya ACCC bersikukuh dan mengusulkan untuk membahas kesetaraan signifikan antara bisnis media pemberitaan Australia dengan Google ataupun Facebook, dalam aturan bernama News Media Bargaining Code.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison enggan menanggapi lebih jauh ancaman Google. Menurutnya aturan tersebut dibuat untuk mengakomodir hal-hal yang terjadi di Australia.
"Australia membuat aturan untuk hal-hal yang dapat Anda lakukan di Australia. Itu dilakukan di Parlemen kami. Itu dilakukan oleh pemerintah kami. Dan begitulah cara kerja di sini di Australia," kata Morrison seperti dikutip The Sydney Morning Herald.