Jokowi Pastikan Perbaikan Jalan Rusak Parah di Lampung Diambil Alih Kementerian PUPR Jika Pemda Tak Mampu
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan jalan rusak di Provinsi Lampung akan diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jika pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak memiliki kemampuan anggaran untuk memperbaikinya.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi seusai mengunjungi Pasar Tradisional Natar, Lampung Selatan, Jumat, 5 Mei.
"Yang kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU, utamanya yang jalannya rusak parah," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers dilansir ANTARA.
Jokowi menegaskan perbaikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Lampung dimulai secepat-cepatnya.
Presiden mengatakan kunjungannya ke Provinsi Lampung untuk meninjau infrastruktur jalan, sekaligus harga pangan di pasar tradisional.
Menurut Presiden Jokowi, infrastruktur jalan berperan penting dalam menurunkan biaya logistik yang berpengaruh terhadap harga komoditas di pasar dan inflasi.
"Kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan, karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat bergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki ya," kata Presiden.
Baca juga:
- Bukan Naik Helikopter, Jokowi Tinjau Jalan Rusak di Lampung dengan Mobil
- PKB dan Golkar Rencanakan Pertemuan Lagi, Ada 1 Parpol Mau Gabung Koalisi Besar
- Penonaktifan NIK Warga KTP DKI Tinggal di Luar Daerah Dilakukan Setelah Pemilu 2024
- Viral Pria Bermobil Pelat Polri Tenteng Senjata Hingga Pukul Sopir, Kapolda Metro Langsung Perintahkan Usut
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku ingin memastikan kebenaran banyaknya jalan rusak di Lampung yang videonya viral di dunia maya, sehingga berencana melakukan kunjungan kerja ke provinsi itu.
"Saya ingin memastikan, mau lihat betul apa enggak yang ada di video. Apakah yang ada di media itu benar atau enggak benar," kata Jokowi kepada wartawan di Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Presiden menyatakan pemerintah tengah memulai upaya mengumpulkan data-data mengenai jalan-jalan kabupaten/kota serta jalan-jalan provinsi yang rusak parah.
Jokowi meyakini hal itu terjadi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.