Belum Kepikiran Maju Pilpres, Menag Yaqut: Saya Hanya Tegak Lurus ke Presiden Jokowi
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tak mempunyai keinginan maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Sampai detik ini yang ada dalam benak saya adalah bagaimana mengemban amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama dengan sebaik-baiknya. Sebagai pembantu Beliau, saya hanya tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Tidak pernah memikirkan cawapres atau target politik lainnya," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis 27 April, disitat Antara.
Sebelumnya, Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) menilai sosok Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempunyai peluang besar menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.
Yaqut menyatakan sebagai bentuk komitmennya untuk totalitas membantu Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan, ia bahkan tidak mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2024.
Ia mengaku tidak mudah untuk membuat keputusan tersebut. Namun, karena niat ingin mengabdi kepada negara dengan sepenuh hati, pilihan itu dianggapnya sebagai opsi terbaik.
"Saya hanya ingin fokus dan tidak terbagi-bagi. Sejak awal ketika diberi mandat ini oleh Presiden Jokowi pada Desember 2020 saya pribadi sudah berjanji akan totalitas mengemban tugas dari Presiden sebagai Menag sampai akhir," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor ini.
Kendati demikian, ia mengucapkan terima kasih kepada GMPI karena pemberian dukungan kepada tokoh tertentu sebagai hal wajar dan menunjukkan praktik demokrasi yang berjalan baik.
Baca juga:
- PPATK Blokir 2 Rekening AKBP Achiruddin Hasibuan Bernilai Puluhan Miliar Rupiah
- Soal Peluang Ganjar Dipasangkan dengan Sandiaga, PDIP: Kami Lakukan Analisa
- Nama Ganjar Sempat Muncul di Rakernas, PAN Pertimbangkan Tunjuk Jadi Capres
- PDIP Ungkap Ada Partai Lain Bakal Deklarasi Dukung Ganjar Capres di Bulan Mei
Di sisi lain, Yaqut optimistis Pilpres 2024 berlangsung lebih demokratis. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia sudah semakin dewasa dalam melihat perbedaan pandangan dan pilihan dalam perpolitikan.
Dia juga berharap, penggunaan identitas keagamaan untuk kepentingan politik praktis bisa dicegah.
"Ada kepentingan bangsa ini yang lebih penting dan luas untuk terus diperjuangkan bersama, yakni terwujudnya persatuan nasional dan masyarakat yang semakin sejahtera. Maka, sayang sekali jika jalinan yang sudah kokoh ini tercederai oleh kepentingan politik jangka pendek," tandasnya.