Ganjar Ungkap Kontrak Politiknya dengan Megawati, Apa Saja?
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak pernah meminta apa pun kepada kadernya. Namun, ada dua kontrak politik yang harus ditaati, salah satunya adalah menjaga konstitusi.
Hal ini disampaikan calon presiden (capres) pilihan PDIP itu saat diwawancarai Najwa Shihab yang ditayangkan di YouTube Mata Najwa pada hari ini, Minggu, 23 April.
"Bu Mega kontraknya hanya dua saja, kok. Apakah kita bisa, satu menjaga konstitusi kita. Kedua, apakah kita bisa melayani rakyat dengan baik," kata Ganjar dalam tayangan wawancara itu.
Jika dua hal itu bisa dilakukan kadernya, Megawati kemudian mengingatkan mereka untuk memakmurkan rakyat. "Itu sebenarnya kontrak yang sangat esensial bagi saya," tegas Ganjar.
Ganjar menyebut selama dia menjabat sebagai kepala daerah tak pernah ada permintaan khusus yang disampaikan Megawati. "Bu Mega tidak pernah minta apa-apa," ungkapnya.
"Bu Mega bicara research. Bagaimana pangan kita punya research, benih bagus, petani dicukupi," sambungnya.
Baca juga:
Saat baru dilantik sebagai gubernur Jateng, Ganjar mengaku pernah bertanya kepada Megawati ada atau tidak arahan khusus dari partai. Namun, Presiden ke-5 RI itu justru memintanya fokus menjalankan program kerja yang sudah disusun.
"Laksanakan apa yang jadi program. Se-simple itu Ibu Megawati Soekarnoputri yang barangkali dinilai orang lain berbeda," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, PDIP akhirnya resmi mengumumkan Ganjar Pranowo yang selama ini disebut-sebut sebagai si Rambut Putih sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Pengumuman secara resmi disampaikan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.
"Pada jam 13.45 WIB, menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden dari PDIP," kata Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 21 April.
Megawati juga didampingi Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Hadir juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.