Pj Gubernur DKI Heru Budi: Tarif Transjakarta Tidak Harus Dinaikkan

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak setuju soal wacana kenaikan tarif Transjakarta yang diusulkan lewat survei pendapat masyarakat beberapa waktu lalu.

Menurut dia, jika BUMD bidang transportasi ini ingin meningkatkan sumber pendapatan, ada cara lain yang bisa dilakukan selain meningkatkan tarif Transjakarta.

"Selain pelayanan Transjakarta itu, umum tentunya Transjakarta bisa dari sumber-sumber lainnya untuk meningkatkan pendapatan. Tidak harus dari tarif Transjakarta dinaikkan," kata Heru saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan DKI, Jakarta Selatan, Kamis, 13 April.

Wacana menaikkan tarif transportasi Transjakarta diungkapkan lewat unggahan di akun Instagram resmi PT Transjakarta, @pt_transjakarta, dengan judul Suara Pelanggan Transjakarta #Vol-3 2023.

Dalam postingan tersebut dikatakan bahwa ada usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Usulan tarif Transjakarta dari menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 di jam-jam sibuk.

“Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00),” demikian keterangan unggahan tersebut.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti jejak pendapat bisa melakukan scan QR code yang diunggah dalam postingan. Pihak PT Transjakarta juga menyediakan link yang bisa dikunjungi oleh masyarakat.

Tak sampai situ, akun Transjakarta juga melempar pertanyaan yang berkaitan denganw acana kenaikan tarif tersebut.

"Bagaimana jika TransJakarta reguler naik menjadi Rp5 ribu?" demikian pertanyaan yang dilempar dengan dua pilihan jawaban antara "Setuju" dan "Tidak setuju".

Akun juga meminta pandangan masyarakat dan pelanggan Transjakarta atas kenaikan tarif Mikrotrans, "Bagaimana jika layanan (Mikrotrans) Jaklingko naik menjadi Rp1 ribu?".

Meski baru sekadar wacana, penolakan terhadap kenaikan Transjakarta muncul. Misalnya dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Manuara Siahaan. Ia menyatakan menolak wacana kenaikan tarif angkutan masal tersebut. Ia menilai belum ada alasan jelas terkait kenaikan tarif bus reguler maupun Mikrotrans.

"Kenaikan tarif itu tentu harus ada argumentasi yang kuat. Kenapa harus naik? Kita tidak setuju. Saya akan tolak!" ujar Manuara saat dihubungi wartawan, Selasa, 11 April.

Penolakan juga muncul dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli. Ia menilai sebelum ada kenaikan tarif, Transjakarta harus meningkatkan kualitas layanan terutama meningkatkan kapasitas angkut.

"Ketika jumlah penumpang naik di luar perkiraan maka harus diantisipasi dengan pelayanan yang juga bisa mengiringi kenaikan dari penumpang itu. Pelayanannya ini masih kurang banget, lho," ujar Taufik, Selasa, 11 April.