12 dari 22 Tower Hunian untuk Pekerja Konstruksi di IKN Sudah Fungsional
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
HPK berupa rumah susun tersebut dibangun dengan teknologi modular yang mengedepankan kecepatan konstruksi dan meminimalisir sisa material (zero waste).
Hingga saat ini, sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, dalam pembangunan HPK, pihaknya menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).
"Pertama, environmental atau lingkungan dengan menerapkan lean construction dan green construction, kedua adalah social atau sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN," ujar Iwan melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 13 April.
"Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan, yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi, dan efektif," tambahnya.
Iwan menyebut, dalam pembangunan HPK, Kementerian PUPR juga menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, agar pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan aman dari sisi kontruksi.
"HPK dapat menampung sebanyak 14.736 orang pekerja konstruksi, dan beberapa tower tersebut juga sudah dihuni oleh para pekerja konstruksi," katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II H. Hujurat mengatakan, pembangunan HPK tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah kepada para pekerja konstruksi IKN Nusantara supaya dapat tinggal di hunian yang layak.
Baca juga:
Selain itu, juga untuk meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN Nusantara.
"Pembangunan dimulai sejak 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023 oleh setidaknya 368 pekerja yang terlibat. Kontraktor pelaksana pembangunannya PT. Wijaya Karya Gedung-PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. KSO dengan anggaran sekitar Rp567,1 miliar," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Hujurat, Kementerian PUPR juga telah melengkapi HPK dengan sejumlah fasilitas pendukung, seperti mess hall atau ruang serbaguna, ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya.
"Saat ini, HPK akan segera serah terima pengelolaan dari Kementerian PUPR kepada Otorita IKN untuk dikelola melalui Badan Usaha Milik Otorita," pungkasnya.