Mensos Risma Sebut Program Pena Ajang Pemerintah Atasi Kemiskinan
JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) mengungkapkan, program pahlawan ekonomi nasional (Pena) merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.
“Pendekatan ini (pemberdayaan ekonomi) diduplikasi dan dimodifikasi untuk program nasional bernama Pena,” ujar Risma melalui siaran pers yang diterima VOI, Rabu, 12 April.
Program Pena untuk membangun kapasitas penerima bantuan untuk menciptakan kewirausahaan atau startup yang berkelanjutan.
“Saat saya mulai, kemiskinan di Surabaya mencapai 14 persen. Langkah ini diambil sebagai tonggak sejarah. Dengan hanya merangkul 86 perempuan dari daerah pinggiran di Surabaya, kami memulai Pahlawan Ekonomi (PE) Surabaya pada tahun 2010,” katanya.
Selama perjalanan sepuluh tahun itu, katanya, peserta tumbuh dari 86 menjadi 12.382 pada tahun 2020. Beberapa kelompok melanjutkan untuk menguasai keterampilan dan mencapai prestasi baru sebagai jutawan dan miliarder. Angka kemiskinan turun drastis hingga 5 persen.
Mirip dengan PE, Program Pena kemudian diduplikasi dan dimodifikasi oleh Kementerian Sosial pada masa kepemimpinannya.
Perbedaan program PE dan Pena adalah pada program Pena dengan bantuan permodalan yang disesuaikan dengan rancangan bisnis atau usaha dari penerima manfaat.
“Tahun lalu, kami mulai dengan 5.209 keluarga dan berencana untuk semakin memperluas menjadi 7.500 keluarga tahun ini,” kata Risma.
Penerima manfaat Pena diseleksi melalui serangkaian proses seleksi dengan kriteria tertentu seperti kelompok usia produktif dan memiliki usaha rintisan.
Rencana ide bisnis kemudian diajukan hingga diproses untuk seleksi.
Penerima akan mendapatkan manfaat penuh dari Pena berupa modal dan konsultasi bisnis
“Semua penerima manfaat Pena diberikan akses sesi mingguan dengan mentor yang membantu mereka dalam pengembangan produk, pemasaran digital, dan manajemen keuangan,” kata Risma.
Sementara itu, Direktur Pusat Pengembangan OECD Ragnheiður Elín Árnadóttir mengatakan, OECD menempatkan Indonesia sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan.
“Kami menyadari setelah melihat penjelasan inovasi (Pemerintah Indonesia) dalam membentuk kewirausahaan, adalah menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Baca juga:
Asal tahu saja, OECD merupakan organisasi internasional beranggotakan 38 negara yang berbasis di Paris, Prancis, yang memiliki misi membentuk kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, peluang, dan kemakmuran bagi semua.
OECD bermitra dengan beberapa negara, salah satunya Indonesia. Sesi Roundtable membahas mengenai transformasi ekonomi di Asia, khususnya gambaran startup di Asia.