DPRD Soroti Kasus Kekerasan Pelajar Makan Korban di Bogor
BOGOR - Kasus kekerasan terhadap pelajar yang berujung hilangnya nyawa Arya Saputra, pelajar SMK Bina Warga Kota Bogor menambah catatan kelam dunia pendidikan. Sehingga DPRD Kota Bogor menilai Kota Bogor sampai saat ini belum aman untuk pelajar. Akibatnya visi Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga juga tak lepas jadi sorotan.
“Tentu kami mengecam segala bentuk tindakan kekerasan terhadap pelajar. Apalagi ini sampai merenggut nyawa seorang siswa. Sehingga para pelaku ini perlu dikenakan hukuman yang serius,” Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, Selasa 14 Maret.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus M ini juga mengapresiasi langkah cepat dari aparat kepolisian yang bisa meringkus dua dari tiga orang pelaku. Ia pun berharap, pelaku utama tindakan kekerasan bisa segera ditangkap agar kasus ini bisa diselesaikan secara hukum.
“Kami mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang bisa meringkus dua orang pelaku. Nah kami harap pelaku juga bisa tertangkap agar proses hukum bisa berjalan,” ujarnya.
Gus M, menilai kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan terhadap pelajar ada di pola pengasuhan anak dari keluarga. Sehingga intervensi pemerintah Kota Bogor dengan program Kota Ramah Keluarga pun perlu dikuatkan agar keluarha memiliki ketahanan fungsi.
“Ketika visi Kota Bogor sebagai Kota Ramah keluarga, maka masih banyak PR dalam menguatkan peran keluarga agar menjadi keluarga yang memiliki ketahanan fungsi. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah,” ujar pria yang akrab disapa Gus M.
Baca juga:
- Bogor Tak Aman Pelajar, Satu Lagi Jadi Korban Pembacokan Salah Sasaran
- Konvoi Sambil Bawa Sajam, 12 remaja Ditangkap Polisi di Jalan Raya Kresek Kosambi
- Siswa Dibacok Hingga Tewas Saat Pulang Sekolah, SMK Bina Warga Bogor Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku
- Bawa Senjata Tajam, 18 Pelajar SMA Berseragam Pramuka Digelandang ke Polres Jakbar
Tidak dapat terlesaikannya kasus kekerasan terhadap pelajar juga diakui oleh Gus M karena buruknya komunikasi yang dibangun oleh KCD Pendidikan Jawa Barat yang menaungi sekolah tingkat SMA dan SMK di Kota Bogor. Sehingga, program yang seharusnya bisa diselaraskan antara Pemerintah Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat menjadi terhambat.
“Ini saya rasa yang perlu mendapat perhatian bersama agar kebijakan kewenangan ini dikembalikan ke kabupaten dan kota. Dan rekan-rekan di KCD, membuka ruang untuk komunikasi dan diskusi karena para pelajar berdomisli di Kota dan Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Untuk itu, Gus M mengatakan dalam waktu dekat ini, DPRD Kota Bogor akan menggelar rapat kerja khusus dengan memanggil KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Disdik Kota Bogor, Polresta Bogor Kota dan stakeholder lainnya untuk merumuskan sistem pendidikan agar tidak terjadi lagi kasus kekerasan terhadap pelajar.
“Kami akan panggil semua, diskusi bersama agar ada sistem yang jelas dan nyata, supaya tidak ada lagi korban jiwa seperti ini,” pungkasnya.