Beijing Menentang Campur Tangan Luar dalam Hubungan Lintas Selat
JAKARTA - Presiden China Xi Jinping mengatakan Beijing menentang tegas campur tangan pihak asing dalam hubungan lintas selat serta aktivitas pasukan separatis ‘kemerdekaan Taiwan’, sebuah peringatan terselubung yang dialamatkan kepada Amerika Serikat.
Dalam menghadapi hubungan Beijing dan Washington yang memburuk atas pulau demokrasi yang memerintah sendiri, Xi dalam pidatonya pada akhir sidang tahunan parlemen menekankan perlunya menegakkan prinsip ‘Satu China’, yang menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari China dan akan terus melakukan upaya penyatuan.
China telah meningkatkan tekanan militer dengan tajam kepada Taiwan sejak kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi pada Agustus tahun lalu.
Negara komunis China dan Taiwan telah memiliki pemerintahan terpisah sejak perpecahan pada 1949 setelah perang sipil. Beijing menganggap pulau tersebut sebagai provinsi pemberontak untuk disatukan dengan daratan utama, dengan paksa bila perlu.
Dilansir ANTARA, Senin, 13 Maret, Xi juga mengatakan dalam kesimpulan sidang sembilan hari Kongres Rakyat Nasional bahwa China harus bekerja untuk mendapatkan kemandirian dan kekuatan yang lebih hebat dalam sains dan teknologi, serta mendorong transformasi dan peningkatan industri.
Pernyataan itu muncul di tengah upaya AS memperketat pembatasan akses bagi negara Asia itu untuk teknologi mutakhir seperti semikonduktor.
Pemimpin China itu berjanji negaranya akan memajukan pembangunan berkualitas tinggi sebagai upaya membangun negara sosialis modern hebat pada pertengahan abad ke-21 dan bersumpah bahwa Beijing akan mendorong modernisasi pertahanan dan militer nasional.
Xi juga mengatakan China akan memajukan ekonomi terbuka dan berusaha menumbuhkan lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan negaranya.
Baca juga:
Setelah sidang parlemen usai, Perdana Menteri baru Li Qiang mengatakan dalam konferensi pers pertamanya setelah menempati pos itu bahwa bukan tugas yang mudah untuk mencapai target pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) sebanyak lima persen pada 2023, menyerukan upaya ganda untuk memenuhi target tersebut.
Namun, Li mengatakan ekonomi kedua terbesar dunia itu telah stabil dan kembali terangkat di dua bulan pertama tahun ini serta menunjukkan keyakinan bahwa China akan menghadapi segala tantangan dan bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.
Tahun lalu China gagal mencapai target pertumbuhan GDP sebesar 5,5 persen akibat kejatuhan ekonomi dari ketatnya kebijakan nol COVID, melibatkan karantina dan kuncitara, dan ledakan infeksi berikutnya yang terjadi ketika langkah pembatasan tersebut tiba-tiba dicabut akhir tahun lalu.
Ekonomi China berkembang 3,0 persen pada 2022 dibandingkan tahun sebelumnya – perkembangan terlambat dalam beberapa dekade.
Mengenai hubungan China-AS, Li menunjukkan hasrat untuk memperbaiki hubungan yang tegang, mengatakan dua negara ekonomi besar dapat dan harus bekerjasama. Ia mengacu pada statistik China yang menunjukkan perdagangan dua arah menyentuh rekor baru tahun lalu yang mencapai USD 760 miliar (sekitar Rp 11,6 quadriliun)
“China dan AS terjalin erat secara ekonomi, dan keduanya saling menguntungkan,” ujar Li.
Akan tetapi Li memperingatkan Washington atas upayanya mengepung dan menekan China, mengatakan mendukung pembicaraan mengenai melepaskan diri dari ekonomi Asia tidak akan menguntungkan.
Tentang Taiwan, Li menyebut orang-orang di kedua pihak Selat Taiwan sebagai anggota satu keluarga yang sama dan berjanji untuk melanjutkan mendukung ekonomi lintas selat dan pertukaran budaya.
“Pemulihan awal dari pertukaran normal dan kerja sama reguler antara kedua sisi Selat Taiwan adalah berbagi aspirasi dan membutuhkan upaya bersama dari kedua belah pihak," kata Li, mengutip janji Xi untuk mendukung pembangunan damai hubungan lintas selat.
Pergerakan orang-orang lintas selat telah terhambat akibat pembatasan untuk menekan penyebaran COVID-19.
Li, mantan pemimpin Partai Komunis berkuasa di Shanghai, ditunjuk sebagai perdana menteri pada sidang parlemen Sabtu, sehari setelah parlemen sepakat menunjuk kembali sekretaris jenderal partai Xi sebagai presiden negara itu.