Misteri Kasus Korupsi BUMN yang Dibawa Erick Thohir ke Kejagung
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melaporkan satu kasus dugaan korupsi baru di salah satu BUMN. Erick mau ‘bersih-bersih’ di lingkungan Kementerian BUMN.
Erick Thohir sepakat untuk tidak mengungkap nama BUMN tersebut karena menunggu penyelidikan mendalam oleh Kejagung.
“Memang hari ini ada kesepakatan dari Pak Jaksa Agung tidak mau bicara kasusnya dulu, karena harus ada pendalaman dulu, baru kita bicara. Mungkin kasih waktu 1-2 minggu," ujar Erick Thohir dalam keterangannya, Rabu 8 Maret.
Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengungkap bahwa kasus baru yang dilaporkan Erick berasal dari sektor keuangan.
Ini bukan pertama kalinya Erick Thohir berupaya memberantas aksi korupsi di lingkungan plat merah tersebut.
Ketika ia baru menjabat sebagai Menteri BUMN di 2019, ia langsung dihadapkan pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang disebut sudah berlangsung selama sepuluh tahun.
Kemudian, ia kembali melaporkan dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) pada 2020.
Saat ini, kasus megakorupsi Jiwasraya dan Asabri terbukti telah merugikan negara masing-masing sebesar Rp16,8 triliun dan Rp22,7 triliun. Keduanya berasal dari sektor yang beririsan dengan keuangan.
Tidak hanya sektor keuangan, eks bos Inter Milan ini juga menemukan sejumlah dugaan kasus penyelewengan dana di PT Waskita Beton Precast dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Erick Thohir juga melaporkan PT Garuda Indonesia Tbk atas dugaan korupsi pembelian dalam proses pengadaan Pesawat jenis ATR 72-600.
BACA JUGA:
Selama kepemimpinan Erick Thohir, ada 159 BUMN yang tersandung kasus dugaan korupsi semenjak ia menduduki kursi Menteri BUMN di 2019, di mana 53 orang yang terlibat kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ketua Umum PSSI ini sempat mengutarakan bahwa tak mudah untuk membersihkan dan membenahi BUMN. Maka itu, sinerginya bersama Kejaksaan Agung akan dilaksanakan sebagai program menyeluruh demi mengusut tuntas kasus korupsi di Kementerian BUMN.
“Ancaman dan cibiran datang silih berganti. Tapi ini harus jalan terus. BUMN harus sehat agar bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan negara,” ujar Erick Thohir beberapa waktu lalu.