Gubernur Kalbar Minta Perusahaan Sawit Wujudkan Desa di Kawasan Perkebunan Mandiri
KALBAR - Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kalimantan Barat (Kalbar) meminta perusahaan perkebunan sawit berperan mewujudkan desa mandiri di sekitar kawasan perkebunan.
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan perusahaan sawit sudah sepatutnya meningkatkan sinergi dengan masyarakat setempat.
"Saya berharap agar ada sinergi antara perkebunan dengan masyarakat setempat. Perusahaan perkebunan harus bisa membantu mewujudkan status desa mandiri di tempatnya, kalau desa mandiri artinya 54 indikator yang ada itu sudah bagus semua," katanya di Pontianak, Kalbar, Selasa 21 Februari, disitat Antara.
Ia menambahkan, dengan sinergi itu maka hubungan antara perkebunan dengan masyarakat terjalan baik dan dapat menangkal penilaian negatif terhadap keberadaan perkebunan sawit.
"Kita bisa perang opini dengan hal-hal yang baik, buktikan dengan fakta dan data. Misalnya, dengan cara pohon-pohon yang di luar sawit itu ditanam masuk dalam satu aplikasi, nanti bisa ukur karbonnya, biomassa, CO2, semua bisa diukur," tuturnya.
Baca juga:
- Jadi Perhatian Jokowi, DKI Gelontorkan Rp469 M untuk Bebaskan Lahan 6,5 Hektare Normalisasi Ciliwung Tahun Ini
- Aliran Uang Bupati Mamberamo Tengah ke Presenter Brigita Manohara Disebut KPK Pencucian Uang
- Pihak Berselisih Ternyata Lembaga Pengawas Hutan, Kejati Ambil Alih Kasus Perusahaan Diduga Tanam Sawit di HPT Mukomuko
- Danrem 172 PWY Minta Egianus Kogoya Pilih Serahkan Diri atau Dikejar TNI-Polri
Sutarmidji juga menyarankan perkebunan crude palm oil (CPO) memberikan keleluasaan untuk BUMDes di beberapa daerah untuk memproduksi CPO dengan pola koperasi atau BUMDes.
"Jadi, masalah lainnya itu perkebunan yang produksi CPO, karena produksi mereka banyak, akhirnya tidak bisa membeli, tertunda ekspor juga, sehingga tangki-tangki penuh. Setelah masyarakat jual, tiga hari baru produksi lagi, akhirnya harga kualitas sudah jelek, harga jadi murah, itu masalah," pungkasnya.