Mahkamah Konstitusi Jerman Menilai Penggunaan Analisis Data Otomatis oleh Polisi Tidak Konstitusional
JAKARTA - Penggunaan teknologi analisis data otomatis oleh kepolisian di beberapa negara bagian Jerman dinilai tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Jerman pada Kamis 16 Februari. Hal ini merupakan kemenangan bagi kritikus teknologi yang disediakan oleh Palantir Technologies yang didukung oleh CIA.
Penggunaan teknologi tersebut di negara bagian Hesse dan Hamburg melanggar hak menentukan informasi sendiri, kata pernyataan dari Mahkamah Konstitusi. Negara bagian Hesse diberikan batas waktu hingga 30 September untuk memperbarui ketentuan mereka, sedangkan legislasi di Hamburg yang teknologinya belum digunakan, dibatalkan.
Meskipun demikian, Ketua Mahkamah Konstitusi Stephan Harbarth mengatakan negara-negara bagian memiliki opsi "untuk membentuk dasar hukum untuk pemrosesan berkas data yang disimpan dengan cara yang konstitusional."
Menteri Dalam Negeri Hesse, Peter Beuth mengatakan bahwa praktik saat ini harus dibuat lebih kuat dan dikodifikasi, tetapi menyambut baik keputusan tersebut karena mengakui bahwa "pekerjaan polisi di masa depan harus menangani jumlah data yang besar."
Dia mengatakan bahwa teknologi tersebut sejauh ini telah digunakan, antara lain, untuk menyelidiki jaringan bawah tanah yang dituduh merencanakan penggulingan pemerintah Jerman pada bulan Desember.
Baca juga:
- Cara Mengubah Background Google Chrome dengan Gambar Pribadi
- Zeys Ugkap Roster MLBB Pria untuk SEA Games Kamboja Sudah Ditentukan, Siapa Saja?
- Senator Elizabeth Warren Desak Menteri Keuangan AS untuk Lakukan Apapun Demi Kendalikan Industri Cryptocurrency
- Hyundai Indonesia Luncurkan Virtual Showroom untuk Belanja Mobil Online
Sementara itu, Kepala Strategi Palantir di Eropa, Jan Hiesserich mengatakan bahwa perusahaan berbasis di AS hanya menyediakan perangkat lunak untuk memproses data, bukan data itu sendiri.
"Data mana yang relevan untuk penyelidikan dalam konteks ini ditentukan secara eksklusif oleh pelanggan kami sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan," kata Hiesserich, kepada surat kabar Handelsblatt.
German Society for Civil Rights (GFF), yang membawa kasus terhadap analisis data polisi, mengatakan bahwa perangkat lunak Palantir menggunakan data orang yang tidak bersalah untuk membentuk kecurigaan dan juga bisa memproduksi kesalahan, yang memengaruhi orang yang berisiko diskriminasi polisi.