Menteri BUMN Sebut Butuh Dana Rp40 Triliun untuk Kendalikan Cadangan Pangan Nasional
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan dibutuhkan dana sebesar Rp40 triliun untuk mengendalikan cadangan pangan nasional.
Seperti diketahui, perusahaan BUMN sedang disiapkan untuk mengendalikan cadangan pangan nasional.
Dalam hal ini, PT RNI (ID Food) akan berperan sebagai offtaker sesuai mekanisme pasar, sementara Bulog sebagai stabilisator.
Kata Erick, kebutuhan dana untuk Bulog berada di kisaran Rp20 triliun hingga Rp24 triliun, sedangkan PT RNI butuh Rp16 triliun untuk menjadi offtaker.
“Kita sudah usulkan penempatan dana offtaker agar tetap di Himbara. Tapi, kita memang harus tetap bertanggung jawab, istilahnya ini bukan uang hilang,” tuturnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin, 13 Februari.
Karena itu, Erick memohon dukungan kepada Komisi VI DPR supaya kedua perusahaan pelat merah itu bisa mendapat pendanaan yang dibutuhkan.
Erick juga mengaku telah berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) terkait hal yang sama.
Sekadar informasi, keputusan BUMN pangan sebagai offtaker merupakan hasil rapat koordinasi terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, menurut Erick, apabila Bulog yang mendapat penugasan sebagai offtaker, akan sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan komersil.
“Kita harapkan dukungan, saya sudah bertemu Gubernur BI. Kita pun tidak mau menyalahi UU BI karena saya tidak tahu UU Keuangan yang baru apakah BI bisa membantu pendanaan atau tidak, tapi kita minta support pendanaan murah sebagai offtaker,” ucapnya.
Baca juga:
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Presetyo Adi mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan integrasi BUMN pangan untuk menjadi offtaker atau menyerap hasil produksi di masyarakat.
Hal ini disampaikan Arief usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, hari ini, Senin, 6 Februari.
Menindaklanjuti perintah tersebut, Arief mengatakan revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.
“Kalau targetnya Pak Presiden menyampaikan dalam dua minggu ini kita kembali lagi dengan draf peraturan yang sudah disiapkan,” tutur Arief.
Untuk meningkatan penyerapan di tingkat BUMN pangan, tentunya diperlukan pendanaan.
Terkait hal ini, kata Arief, akan dibahas Presiden Jokowi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Poinnya adalah diberikan anggaran, jadi anggarannya ada dua. Pertama adalah APBN, yang satu lagi pendanaan dana murah dari Himbara,” katanya.
Menurut Arief, diperlukan sinkronisasi dengan pihak Himbara maupun Menteri Keuangan.
“Tentunya ini skema kalau istilahnya Menteri Keuangan, dana murah. Berarti ada rate yang rendah. Nah ini perlu sinkronisasi dengan Bank Himbara dan Menteri Keuangan,” jelasnya.