Wamendagri Sebut Lahan 108 Hektare di Distrik Walesi Sudah Fix untuk Kantor Pemrov Papua Pegunungan
JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan pemerintah dan pihak-pihak terkait telah menyepakati penyediaan lahan kurang lebih 108,8 hektare untuk pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
“Lahan sudah clear 108 hektare, yang akan digunakan untuk pembangunan sarana pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Lahan ini sudah clear, sudah kelar ditandatangani berita acara," kata Wamendagri dalam keterangan tertulis, Selasa 7 Februari, disitat Antara.
Berita acara tersebut langsung ditandatanganinya sebagai Wamendagri, kemudian Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang masuk dalam lingkup wilayah pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dan juga Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Papua.
Dia bilang, lahan itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan perkantoran pemerintah secara umum, pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua, hingga pembangunan akses jalan.
Wamendagri berharap, nantinya pembangunan kantor penyelenggara pemerintahan di Papua Pegunungan dapat memberikan dampak bagi pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat.
“Semua infrastruktur yang terbangun itu adalah untuk pelayanan publik buat rakyat, karena itu sekali lagi kesempatan yang baik ini, saya minta dukungan semua pihak,” tuturnya.
Baca juga:
- Jadi Saksi Karomani di Sidang Suap Unila, Rektor Untirta Sebut Jalur Afirmasi Bisa untuk Anak Dosen
- Goda Golkar Lewat Pantun, PKS: Jika Belum Tentukan Pilihan, Ayo Bergabung untuk Perubahan
- Densus 88 Tangkap Tersangka Teroris Jaringan JI di Lampung, Perannya Sembunyikan Buronan
- Update Nasib Pilot dan 5 Penumpang Susi Air Disandera KKB di Nduga, Kapolri: Masih Dalam Pencarian
Wamendagri menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan konsep pemerintahan, yaitu untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat masyarakat.
Negara kata dia mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
"Saya bicara mewakili pemerintah pusat tapi juga mewakili untuk kepentingan masyarakat, jadi kehadiran pemerintah untuk memberi dampak kesejahteraan untuk rakyat," pungkasnya.