Gubernur NTB Libatkan Milenial Meriahkan World Superbike 2023
JAKARTA - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, pada penyelenggaraan Wolrd Superbike (WSBK) 2023, pihaknya melibatkan kaum milenial seperti siswa SMK dan SMA melakukan eksibisi serta edukasi untuk mengenalkan mereka dengan kegiatan internasional.
"Diminta atau tidak kami siap menyukseskan WSBK 2023, karena kami punya kepentingan menyukseskan acara ini," katanya dikutip dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Antara, Sabtu 28 Januari.
Ia merasa bangga dan mengapresiasi semua pihak yang telah berupaya menyukseskan ajang WSBK 2022 lalu. Termasuk kepada aparat TNI-Polri yang telah membantu Polda NTB menyukseskan pengamanan ajang WSBK 2022.
"Kami memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik," katanya.
Gubernur berharap pada ajang WSBK 2023 ini lebih sukses lagi, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi dan peningkatan kunjungan pariwisata di NTB.
"Kami siap menyukseskan kembali WSBK 2023 mendatang," katanya.
Suksesnya pengamanan ajang dibuktikan dengan suksesnya penyelenggaraan ajang itu sendiri dan suksesnya penyelenggaraan itu tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, namun dari banyak sisi, seperti halnya pengamanan.
Baca juga:
- Bunga KUR Super Mikro Turun Jadi 3 Persen, Pengamat: Tepat di Tengah Gelombang PHK
- Pemerintah Antisipasi Lonjakan Pangan Jelang Akhir Tahun, Pakar IPB: Harga Naik saat Paceklik Wajar, Tapi Jangan Impor Beras
- Peluang Besar, Pengamat: Ekonomi Digital yang Inklusif Mampu jadi Tulang Punggung Perekonomian
- Sawit RI Masih Bakal Mendominasi Pasokan Minyak Nabati Global 2023
Ia juga ingin apa yang masih kurang pada pelaksanaan WSBK 2022, menjadi bahan evaluasi semua pihak, seperti UMKM yang perlu pelibatan lebih maksimal lagi.
"Apa yang menjadi kekurangan pada WSBK 2022 perlu dilakukan evaluasi, sebagai panduan suksesnya WSBK 2023 mendatang," katanya.
WSBK 2022 sukses memecahkan rekor dunia dengan 50 ribu lebih penonton, berkat kolaborasi Forkopimda dan OPD di Provinsi NTB serta Pemerintah Indonesia umumnya.