Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Alokasikan Penyediaan Hunian IKN Rp537,1 Miliar pada 2023

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp537,1 miliar pada 2023.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, anggaran penyediaan hunian di IKN tersebut ditujukan untuk hunian pekerja konstruksi dan rumah tapak jabatan menteri.

"Terkait pada dukungan IKN sifatnya hanya lanjutan saja dari yang sudah dimulai pada 2022, yakni rumah tapak jabatan menteri, yang mana tahun 2023 teralokasi Rp337,1 miliar," kata Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI dipantau secara daring, Rabu, 25 Januari.

Iwan menyebut, untuk hunian pekerja konstruksi yang akan diselesaikan dalam waktu dekat teralokasi anggaran sebesar Rp200 miliar.

"Jadi, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pada Februari mendatang sudah dapat dimanfaatkan dan difungsikan," imbuhnya.

Sekadar informasi, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan, pembangunan sekitar 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) siap untuk dimulai.

Ia menyebut, setidaknya 36 unit rumah jabatan Menteri teroakan dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

Dalam hal ini, Kementerian PUPR akan berusaha agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan, mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan, serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas.