Pemkab Bulukumba Alokasikan Rp35 Miliar Bebaskan Lahan Bandara Wisata
BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengajukan bantuan dana pembebasan lahan bandara wisata Bulukumba pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sebesar Rp35 miliar.
"Pemkab Bulukumba sudah mengajukan proposal bantuan keuangan pembebasan lahan bandara wisata Bulukumba ke Pemprov Sulsel sebesar Rp35 miliar," kata Sekretaris Dinas Perhubungan Bulukumba Idham Khalid di Makassar, Antara, Minggu, 22 Januari.
Dia mengatakan, Pemkab Bulukumba segera membebaskan lahan milik warga di dua kecamatan di Bulukumba untuk dijadikan lahan bandara wisata itu.
Adapun lokasinya pada dua kecamatan di Bulukumba, yakni Kecamatan Bontobahari dan Bontotiro.
Pemprov Sulsel sendiri, kata dia, sudah membahas bersama Pemkab Bulukumba terkait penentuan lokasi bandara wisata Bulukumba.
Menurut dia, rencana pengadaan bandara wisata tersebut, karena banyaknya keluhan wisatawan untuk mengakses lokasi destinasi wisata di Bulukumba dari segi jarak tempuh via darat sekitar 4-5 jam.
Tahap pertama perencanaan pengadaan tanah telah dianggarkan pada 2022 di Dinas Perumahan Permukiman Bulukumba.
Sementara tahap kedua revisi studi kelayakan atau feasibility study (FS) telah dianggarkan di Bappelitbangda Bulukumba.
Perencanaannya telah selesai, selanjutnya mempersiapkan dokumen pengadaan tanah oleh Gubernur Sulsel yang outputnya adalah penentuan lokasi (penlok).
"Pihak pemprov akan sosialisasikan dokumen pengadaan tanah sebelum terbit surat keputusan penlok. Setelah itu dilanjutkan ke tahap pelaksanaan oleh BPN provinsi," kata Idham.
Baca juga:
- Tangkap Harimau Masuk Kampung, BBKSDA Riau Pasang Umpan Kambing
- CCTV Milik Warga Rekam Harimau Tengah Melintas, Bupati Siak Keluarkan Warning Tak Lakukan Aktivitas di Hutan Secara Sendiri
- BKSDA: Pembangunan Tol di Hutan Lindung Aceh Ikuti Ketentuan KLHK
- Wakil Indonesia Tak Bersisa, Final India Open 2023 Tanpa Atlet Merah Putih
Dia menegaskan, apabila tahapan keseluruhan telah terpenuhi, maka untuk penganggarannya melalui Kementerian Perhubungan.