Dibacakan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ini 5 Pernyataan Sikap Delapan Parpol yang Resmi Tolak Sistem Pemilu Proposional Tertutup
JAKARTA - Delapan partai politik di parlemen Senayan resmi menyatakan sikap mereka yang menolak sistem Pemilu 2024 proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup mengatur pemilih untuk hanya mencoblos partai dan bukan calon anggota legislatif dalam Pileg 2024.
Kedelapan partai di DPR RI tersebut adalah Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Hanya PDIP yang tak ikut dalam pernyataan sikap tersebut.
Pernyataan sikap ini dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan tertutup di sebuah hotel bilangan Jakarta Selatan.
Berikut adalah isi pernyataan sikap delapan parpol terkait penolakan sistem proporsional tertutup:
Sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, kami partai politik menyatakan sikap sebagai berikut.
1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.
2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas ne bis in idem.
3. KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.
5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.
"Demikian pernyataan politik untuk menjadi perhatian," kata Airlangga menutup pernyataan.
Baca juga:
- Delapan Parpol Bakal Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Waketum NasDem: Ini Menyangkut Kepentingan Parpol, Tak Perlu Melibatkan Jokowi
- Delapan Pemimpin Parpol Berkumpul Bakal Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup, Ada Airlangga Hartarto, AHY, Ahmad Syaikhu, hingga Cak Imin
- Sandiaga yang Absen di Acara Penting Gerindra dan Ucapan Bersayap Prabowo Soal Kader 'Kutu Loncat'
- PKS: Jokowi Blunder Jika Reshuffle Menteri NasDem Hanya karena Dukung Anies
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari sebelumnya bicara soal kemungkinan sistem Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Dia mengatakan sistem tersebut sedang dibahas melalui sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, Hasyim menjelaskan, itu hanya sebatas asumsi berdasarkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Kepemiluan saat ini. Sehingga hal itu bukanlah usulan dari KPU melainkan dari kondisi faktual kepemiluan yang terjadi saat ini.
"Jadi barangkali bagi calon peserta pemilu bisa bersiap-siap dan mengikuti perkembangan jika gugatan tersebut dikabulkan MK," ujarnya saat acara Catatan Akhir Tahun KPU di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 29 Desember 2022.
Merespons hal ini, beberapa waktu lalu, kedelapan fraksi partai di DPR ini telah menyatakan sikap secara tertulis tetap mendukung penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Mereka bahkan meminta Mahkamah Konstitusi konsisten akan putusannya terhadap sistem proporsional terbuka.