Pengumuman Harga Jual Terbaru Pertamax Lambat, Menteri BUMN: Pertamina Pertimbangkan Berbagai Aspek
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui pengumuman harga jual terbaru produk bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina memang sedikit lebih lambat dibandingkan badan usaha lain.
Bagi Erick, ini hal yang wajar mengingat Pertamina sebagai perusahaan pelat merah mempertimbangkan berbagai aspek agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM.
“Pertamina ini jangkauannya begitu luas karena harus menyalurkan BBM ke seluruh penjuru Tanah Air, termasuk BBM yang disubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi. Kita ingin memastikan agar pasokan dan distribusi tetap berjalan dengan lancar,” ucap Erick kepada wartawan, Selasa, 3 Januari.
Menurut Erick, yang terpenting saat ini ialah memastikan agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
Ia juga terus mengawal kerja sama Pertamina dengan PT Telkom Indonesia dalam memperbaiki dan mengembangkan digitalisasi SPBU.
Dengan transaksi pembelian BBM yang dapat dipantau melalui command center, Erick menyebut formula ini mampu memastikan penyaluran kuota dan subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Baca juga:
Sebelumnya diberitakan, Erick Thohir meminta agar pengumuman harga bahan bakar minyak (BBM) non-sunsidi jenis Pertamax dapat diumumkan seminggu sekali.
Alasannya, kata Erick, karena harga Pertamax mengikuti harga pasar.
Erick pun mengaku selama ini kerap terjebak dengan birokrasi dan sulit menyesuaikan harga pasar.
“Agar harga Pertamax di Indonesia bisa diumumkam tiap minggu. Supaya sesuai dengan harga pasar, jangan kita terjebak di birokrasi harga bensinya turun aturannya belum keluar,” kata Erick dalam Konfrensi Pers Awal Tahun 2023, Senin, 2 Januari.
Erick mengatakan, bila mengacu pada aturan kementerian, pengumuman harga Pertamax dilakukan satu bulan sekali. Padahal, Pertamax merupakan BBM nonsunsidi.
Karena itu, Erick mengaku akan melakukan konsultasi terkait penyesuaian harga. Konsultasi dilakukan agar tidak ada aturan yang dilanggar.
“Kenapa itu ditunda? karena mau memastikan tidak melanggar itu. Karena nanti disangka Menteri BUMN main tabrak-tabrak saja,” jelasnya.