Dilematis Penolakan Warga soal Wilayah Observasi Virus Corona di Natuna
JAKARTA - Sejumlah warga Natuna menggelar aksi penolakan terkait penempatan ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang pulang dari Wuhan, China. Ihwal penolakan itu didasari keengganan mereka jika virus corona juga akan muncul di wilayahnya.
Massa pendemo juga sempat membakar ban di dekat Pangkalan Udara (Lanud) Raden Sadjad yang menjadi lokasi observasi bagi 283 WNI yang pulang dari Wuhan, China.
Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Harry Goldenhardt membenarkan ikhwal aksi penolakan tersebut. Saat ini, Polri bersama dengan TNI masih berjaga di kawasan tersebut.
"Ada penyampaian aspirasi (lokasi observasi virus corona) dan saat ini sedang dilakukan dialog dengan masyarakat di sana," ucap Harry saat dihubungi VOI, Minggu, 2 Februari.
Berdasarkan informasi yang diterima, aksi penolakan yang dilakukan mulai dari berorasi hingga membakar ban. Meski demikian, kondisi itu pun masih dianggap kondusif lantaran dapat segera diredam dan tidak menimbukan kekacauan yang berkelanjutan.
Dalam dialiog antara TNI-Polri dan massa aksi atau masyarakat Natuna, dikatakan, untuk meyakinkan jika lokasi observasi tetap aman dan yang terpenting soal jaminam tak tersebarnya virus Corona ke wilayah sekitar.
Selain itu, dijelaskan juga mengenai jarak yang cukup jauh dari lokasi observasi dengan pemukiman warga kurang lebih 6 km. Kemudian, di sana ada dermaga yang jaraknya juga kurang lebih 5 km. Sehingga, massa diminta untuk tidak khawatir.
"Lokasi yang dijadikan tempat observasi kan itu adalah pangkalan militer, dan posisinya juga jauh sekali dari permukiman warga, yang terdekat itu jaraknya kurang lebih 6 kilometer," papar Harry.
Lebih jauh, dalam pengamanan evakuasi ratusan WNI itu, Polri mengerahkan 227 personel. Selain itu, Polda Kepulauan Riau juga mengirimkan 3 paramedis dan 2 doker untuk ikut memeriksa ratusan orang tersebut.
"Sekitar 110 personel Polres, dan pagi tadi dari kita, dari Polda sudah memberangkatkan 117 personel Brimob ke Natuna," tandas Harry.
Sekadar informasi, sekitar 283 WNI yang sempat menetap di Wuhan, China, telah dievakuasi dan tiba Bandara Hang Nadiem, Batam, Minggu, 2 Februari. Kemudian, mereka akan kembali terbangkan ke Lanud Raden Sadjad di Natuna.
Nantinya, ratusan orang itu akan menjalani serangkaian pemeriksaan medis terkait penyebaran virua Corona selama kurang lebih dua pekan.
Menkes Berkantor di Natuna
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dan timnya untuk sementara waktu akan berkantor di Natuna. Mereka akan mengawasi proses observasi bagi WNI yang pulang dari Wuhan, China, kota yang kini sedang terpapar virus corona.
"Menkes dan tim akan berkantor di Natuna untuk sementara waktu," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Nantinya, WNI yang kini berada di Lanud Raden Sadjad akan diobservasi selama 14 hari. Prosedur ini dilakukan sesuai protokol kesehatan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada saat menjalani karantina di Natuna, Kepulauan Riau.
Selama 14 hari, para WNI yang ada di tempat observasi akan melakukan kegiatan seperti biasa, misalnya olahraga, makan makanan sehat sebanyak tiga kali dalam sehari dan mengikuti ceramah keagamaan. Begitu pula dengan kondisi kesehatan mereka akan terus dipantau.
Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan pemerintah telah menjalankan semua proses evakuasi kemanusiaan dan transit observasi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019. Inpres berkaitan tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandem global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia.
Pelaksanaannya di bawah koordinasi dua menteri koordinator, yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Pemerintah, kata Fadjroel, berharap semua pihak menghormati wewenang kementerian dan lembaga terkait sesuai Inpres tersebut untuk melaksanakan kewajibannya. “Sehingga WNI yang dievakuasi dari Provinsi Hubei maupun seluruh masyarakat di Indonesia mendapat perlindungan dan pelayanan kesehatan optimal sesuai prosedur,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.