Sri Mulyani Happy, Pemda Kini Makin Getol Belanja Modal di APBD

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda) yang kini semakin memacu belanja dalam APBD.

Menurut dia, hal tersebut cukup penting dalam mengakselerasi perekonomian di daerah.

“Kita tahu bahwa sepertiga dari belanja APBN itu ditransfer kepada daerah dan ini sangat penting dalam mendukung ekonomi,” ujarnya dalam seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2023 pada Rabu, 21 Desember.

Dalam catatan Menkeu, jelang tutup tahun anggaran 2022 pemda terus memacu sejumlah belanja penting, utamanya yang berdampak signifikan terhadap upaya menjaga daya beli masyarakat.

"Sampai dengan November kemarin saya lihat belanja modal pemda itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang, itu bagus,” tuturnya.

Adapun untuk belanja sosial tercatat cukup rendah karena sebagian besar alokasi dana bansos sudah ditangani langsung oleh pemerintah pusat.

“Ini sudah di-take over oleh pusat yang kemarin buat subsidi, kompensasi, dan bansos yang jumlahnya lebih dari Rp500 triliun,” tegas dia.

VOI mencatat, sampai dengan 14 Desember 2022 penyaluran transfer ke daerah (TKD) mengalami pertumbuhan 1,9 persen year on year menjadi Rp749,7 triliun atau setara 93,2 persen dari pagu yang dianggarkan.

Torehan itu lebih tinggi dari periode yang sama 2021 dengan nilai Rp735,7 triliun atau 92,5 persen dari total dana yang disiapkan.

Adapun belanja modal pemda mengalami pertumbuhan 15,6 persen berupa pengadaan instalasi, belanja alat peraga, belanja pertanian, belanja jalan, jembatan dan jaringan.

Sementara belanja barang dan jasa tumbuh 6,8 persen yang direalisasikan dalam bentuk belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharan, dan lain-lain.

"Kita akan terus meningkatkan kualitas belanja yang tidak hanya dari sisi size-nya , tapi bagaimana benar-benar memastikan spending-nya terjaga kepada hal-hal yang bisa memberikan impact ekonomi kuat,” tegas Menkeu Sri Mulyani.

Sebagai informasi, dalam APBN 2022 (sesuai Perpres 98/2022) pemerintah mengalokasikan dana TKD sebesar Rp804,8 triliun.

Jumlah ini sekitar sepertiga dari total belanja negara di tahun yang sama dengan nilai mencapai Rp3.106,4 triliun.