Hadapi Tantangan Global 2023, Kemenkeu Akan Jalankan Konsolidasi Fiskal: Defisit APBN Kembali ke 3 Persen dari PDB

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menghadapi tantangan global 2023 yang diprediksi akan berdampak pada perekonomian nasional, salah satunya dengan menjalankan konsolidasi fiskal.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, konsolidasi fiskal bisa menjadi salah satu solusi guna menstabilkan perekonomian nasional.

"Langkah ini adalah salah satu langkah penting untuk menjaga kredibilitas kebijakan, seperti yang sudah kami komitmenkan sejak awal pandemi," kata Febrio dalam Webinar "Momentum Konsolidasi Ekonomi & Politik" Business Challenges 2023 Secara daring, Kamis, 15 Desember.

Dalam menjalankan konsolidasi fiskal tersebut, kata Febrio, pemerintah akan mengembalikan batas atas defisit APBN sebesar 3 persen dari PDB.

"Ini akan menjaga kesinambungan fiskal, serta mengamankan belanja pembangunan yang krusial bagi pertumbuhan (Ekonomi) jangka panjang (Indonesia)," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Febrio, konsolidasi fiskal juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa APBN tetap bisa dijaga dalam kondisi sehat.

"Sehingga sewaktu-waktu siap menjadi shock absorber dalam menghadapi situasi tekanan global yang masih tinggi," ucapnya.

Nantinya, langkah konsolidasi fiskal 2023 tersebut akan ditempuh dengan konsolidasi yang disertai reformasi fiskal komprehensif, baik dari sisi pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan.

"Hal ini tentunya untuk menjaga keseimbangan antara upaya mitigasi risiko dengan upaya memelihara momentum agar terhindar dari oppurtunity loss," imbuh Febrio.

Sekadar informasi, Indonesia akan menjalankan konsolidasi fiskal untuk pertama kalinya pada tahun depan untuk menghadapi tantangan global dunia.