Ketua MUI DKI Jadi Relawan Capres Anies Baswedan, PKS: Seharusnya Dihindari

JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkiflo memandang keputusan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Munahar Muchtar yang menjadi relawan Anies Baswedan, calon presiden dari Partai NasDem merupakan sikap yang tidak patut.

Taufik mengaku bahwa tidak ada larangan bagi Munahar sebagai Ketua MUI DKI untuk mengutarakan sikap politiknya. Sebab, kelompok yang dilarang untuk menunjukkan hal tersebut adalah PNS, TNI, dan Polri.

"Memang ada hak dari setiap warga negara untuk menunjukkan pilihan politiknya. Dalam aturan yang normatifnya itu ada yang tidak boleh, yaitu PNS, Polri. dan TNI. Pak Munahar kan tidak termasuk tiga itu. Jadi, secara normatif dia sih boleh-boleh saja," kata Taufik saat dihubungi, Selasa, 13 Desember.

Hanya saja, Munahar harus memperhatikan aspek etika sebagai ketua lembaga yang mewadahi para pemuka agama Islam di Jakarta. Sebab, dikhawatirkan, kredibilitas Munahar akan terganggu jika dirinya menjadi relawan salah satu peserta pemilihan.

"Selain secara normatif, kan ada etika. Secara etika, seharusnya dihindari. Seorang yang menaungi banyak golongan mestinya tidak menunjukan keberpihakannya terhadap salah satu capres," tutur Taufik.

Atas dasar itu, Taufik menyarankan agar Munahar mengklarifikasi terkait posisinya saat ini. Munahar mesti menjamin sikap politiknya tidak memengaruhi kedudukannya sebagai Ketua MUI DKI Jakarta.

Pada Minggu, 11 Desember lalu, Anies Baswedan menghadiri acara deklarasi "Anies for Presiden 2024" yang digelar kelompok relawan Barisan Pecinta Anies Baswedan (Baperan) di kawasan Jakarta Timur.

Dalam acara itu, terungkap bahwa Ketua MUI DKI Munahar Muchtar menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Baperan. Munahar datang dan mendampingi Anies selama acara deklarasi tersebut.