Pengusaha Jangan Berharap APBD, PSN Kaltara Peluang Besar
TANJUNG SELOR - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta pengusaha di Kalimantan Utara (Kaltara), tak bergantung pada proyek yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Apalagi sejumlah proyek strategis nasional (PSN) akan dibangun seperti pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI), Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning - Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso di Kabupaten Bulungan.
"Ini peluang usaha di segala sektor yang harus bisa dimanfaatkan oleh pengusaha lokal yang ada di Kaltara, harus bisa mandiri," katanya kepada para pengusaha yang tergabung di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara, Rabu, 7 Desember malam.
PSN KIPI dan KIHI di Kaltara dengan luas puluhan ribu hektare merupakan proyek mega investasi terbesar di dunia.
PLTA Sungai Kayan di Kecamatan Peso akan memproduksi listrik 9.000 megawatt (Mw) terbesar di Asia setelah China. Selain itu PLTA Sungai Mentarang, Kabupaten Malinau punya potensi 1.500 Mw.
"Semua proses atau tahapan pembangunannya sudah berjalan, terkait ketersediaan listrik di Kaltara dulunya baru memenuhi 30 persen kebutuhan sehingga sangat mengganggu dunia investasi. Bersyukur sekarang sudah mencapai 71 persen," ujarnya.
Berbagai perusahaan asing dan nasional akan terlibat membangun pabrik smelter aluminium, pabrik baterai
pabrik hidrogen dan amonia untuk pasar ekspor dan domestik.
"Setidaknya para pengusaha lokal nantinya dapat menjadi pelaku bisnis seperti penyuplai kebutuhan pangan atau bahan pokok untuk pekerja PSN yang capai ratusan ribu orang," jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan Dapil Kaltara ini berharap KADIN dan HIPMI di Kaltara dapat mensiapkan kontrakor atau pengusaha handel, berkualitas serta berdaya saing guna menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Sekali lagi kami berharap kontraktor atau pengusaha jangan tergantung APBD daerah saja, tapi juga bisa menasional, masih banyak pasar usaha. Industri dan properti akan melaju pesat, banyak proyek yang bisa diprakarsai perusahaan swasta," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Perizinan Non Industri (Minerba dan Migas) Kementerian Investasi-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Edy Junaidi mengatakan, besaran anggaran dari APBN dan APBD secara nasional masih cukup kecil unutk memenuhi kebutuhan pembangunan menyeluruh. Bahkan, dia memastikan besaran anggaran pemerintah tersebut hanya 15 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
"Misal secara nasional APBN kita sekira Rp2 ribu triliun namun total potensi PDRB kita capai Rp14 ribu triliun, jadi masih ada potensi nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah," jelasnya.
Untuk mencukupi kekurangan anggaran perlu adanya investasi agar daerah bisa berkembang. Kalangan pengusaha diharapkan mampu memanfaat peluang usaha lainnya.
"Jangan berharap dari APBD atau APBN, Di Kaltara ada investasi besar yang masuk seperti di Bulungan ada KIPI dan KIHI, ini investasi Internasional dan murni oleh swasta. Perekonomian di Kaltara akan berkembang pesat," ungkapnya.
Secara regional, lanjut Edy, menguntungkan pengusaha lokal terutama sektor properti dan usaha jasa lainnya.
"Kalau pengusaha hanya berharap dari APBD atau APBN tidak akan berkembang, pengusaha lokal di kaltara harus bisa manfaatkan peluang usaha yang ada pada pembangunan PSN KIHI dan KIPI," pungkasnya.