TANA TIDUNG - Keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi isu sentral yang diperhatikan anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus.
Proyek strategis itu yakni Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI), Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso di Kabupaten Bulungan.
Anggota DPR dapil Kaltara itu meminta agar desa yang ada di Kaltara bisa menggali potensi yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
"Keberadaan PSN ini bisa menjadi semangat kita untuk mengembangkan UMKM (usaha mikro kecil menengah) bekerjasama dengan para pengembang PSN. Untuk itu saya berharap semua pihak baik dari pelaku usaha maupun instansi terkait dapat berkoordinasi guna menyelesaikan kendala yang ada," katanya, Rabu, 7 Desember.
Peluang pelaku UMKM ini cukup besar apalagi PSN di Kaltara akan menyerap jutaan tenaga kerja.
"Saya berharap Pemerintah Daerah (Pemda) di Kaltara serius menggarap ini, pasokan kebutuhan di KIPI, KIHI dan PLTA Peso serta Mentarang (Malinau) sangat besar dengan melibatkan UMKM lokal sehingga tidak didatangkan dari luar daerah," ujarnya.
Selain itu, politikus PDI Perjuangan ini berharap pemda setempat juga dapat mendirikan lembaga pendidikan vokasi dengan pemetaan yang dilakukan untuk mengetahui posisi pekerjaan yang masuk dalam prioritas pembangunan tersebut.
"Sebab pelatihan vokasi yang dilaksanakan itu kelak bisa sesuai kebutuhan dari prioritas pembangunan PSN itu," imbuhnya.
Saat ini menurutnya, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meningkatkan kerjasama dengan UMKM di seluruh Indonesia.
"Tercatat ada 61 juta UMKM yang menjadi penyokong ketahanan ekonomi nasional, nah BUMN ini memprioritaskan dukungannya seperti membantu distribusi atau pemasaran pasokan produk serta permodalan," jelasnya.
Perbankan pun ditugaskan untuk membantu UMKM terutama penyaluran modal usaha.
Memfasilitasi para pelaku UMKM di antaranya melalui pelatihan, bantuan sarana prasarana, pemasaran maupun permodalan.
Namun dia berharap, para pelaku UMKM juga harus memenuhi persyaratan usaha yang sudah ditentukan seperti adanya izin usaha, sertifikasi produk dan lainnya, guna dapat memaksimal usahanya.
"Banyak bank yang sudah membantu permodalan UMKM dan memutihkan atau menunda pembayaran utang pelaku UMKM," pungkasnya.
