Menteri PUPR: Investor Asing Dapat Terlibat dalam Pembangunan IKN Nusantara
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan investor asing dapat terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menteri Basuki menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN, investor asing juga dapat terlibat misalnya untuk membangun rumah sakit, sekolah, pasar, dan infrastruktur lainnya.
"Direncanakan pada kuartal ke 3 tahun 2023 Presiden akan bertemu dengan para investor IKN yang berminat dan menentukan ikut pembangunan pada bagian apa di IKN secara detail," kata Basuki dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu 30 November.
Pembangunan IKN tidak hanya sekedar memindahkan kantor-kantor pemerintah, tetapi juga untuk mengubah cara kerja dalam mempermudah kegiatan.
"Para investor tidak perlu ragu dalam memperoleh izin untuk pembangunan di IKN. Saya lihat perwakilan perusahaan yang hadir pada siang ini sudah sangat relevan dengan pembangunan IKN," kata Basuki.
Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Delegasi Jepang yang dipimpin oleh Penasehat Utama Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hiroto Izumi pada Selasa (29/11).
Pertemuan ini membahas tindak lanjut penguatan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur.
Menteri Basuki mengatakan, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam pembangunan IKN telah dimulai dengan dikirimnya beberapa tenaga ahli, terutama untuk supervisi pembangunan infrastruktur IKN yang sedang berlangsung.
Baca juga:
- Tinjau Pembangunan Bendungan Jlantah di Karanganyar, Menteri Basuki: Perhatikan Lingkungan dan Metode Kerja
- Waskita Karya Selesaikan Delapan Proyek Infrastruktur Pendukung KTT G20
- Konstruksi Ruas Tol Kapal Betung Ditargetkan Kelar pada Triwulan III 2023
- Bernilai Rp1,35 Triliun, Proyek Gedung Sekretariat Presiden di IKN Bakal Rampung pada Akhir 2024
"Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN, di antaranya pembangunan jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, sanitasi, rumah untuk pekerja konstruksi IKN, serta penyiapan lahan siap bangun (land development) untuk kantor pemerintahan dan Istana Presiden berikut Wakil Presiden," kata Basuki.
Sementara itu, Penasehat Utama Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Hiroto Izumi mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 12 perusahaan besar di Jepang yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur dengan spesialisasinya masing-masing.
"Pemindahan IKN di Indonesia merupakan topik yang hangat bagi kami di Jepang, kami menantikan tindak lanjut dari pertemuan hari ini," kata Hiroto Izumi.