PJ Gubernur Papua Tengah Minta Warga Jaga Keamanan: Jangan Terprovokasi Hoaks
JAYAPURA - Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk mengajak masyarakat yang ada pada delapan kabupaten/kota untuk bersama menjaga stabilitas politik dan pemerintahan sehingga pembangunan daerah setempat dapat berjalan dengan baik dan optimal.
"Agenda prioritas kami yang utama di Provinsi Papua Tengah bagaimana menjaga agar situasi keamanan kondusif dan terjamin dengan begitu segala sesuatu program pemerintah akan berjalan dengan baik," katanya dilansir ANTARA, Sabtu, 19 November.
Menurut Ribka, hal ini berdasarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar pembangunan di Papua Tengah berjalan lancar.
"Untuk itu harapan saya paling utama yakni masyarakat tidak terprovokasi dengan berita bohong yang dikembangkan oleh kelompok maupun perorangan yang tidak bertanggung jawab baik di media sosial maupun secara langsung," ujarnya.
Ribka menjelaskan Papua Tengah merupakan daerah yang terbuka, kemudian masyarakatnya juga heterogen sehingga bagi siapa saja datang untuk memajukan daerah tersebut silakan.
"Saya mengajak seluruh masyarakat dari Kabupaten Deyai, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya agar bersama menjaga tanah Papua Tengah yang dicintai ini," katanya.
Baca juga:
- Pidato Berapi-api, AHY Sebut Kebijakan Jokowi Ugal-ugalan: Jangan Rakyat Dibungkam, Parpol Dibungkam
- 1.300 Karyawan GoTo Kena PHK, Kompensasi Upah Melebihi Aturan Pemerintah
- Kemenkes: Indonesia Berisiko Tinggi Alami KLB Polio
- Hancur Akibat Perang Rusia-Ukraina, Pesawat Komersial Terbesar di Dunia AN-225 akan Dibangun Kembali
Ribka menjelaskan untuk menjadikan daerah tersebut bisa maju maka seluruh masyarakat dan pemerintah, TNI-POLRI harus bersatu guna membangun Papua Tengah ke arah yang lebih baik.
"Sehingga visi misi presiden dan wakil presiden dapat terwujud dan terlaksana dengan aman dan lancar," katanya yang juga sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.
Pihaknya juga kini sedang membicarakan lebih lanjut mengenai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama para bupati dari kabupaten kota di Papua Tengah.