Komnas HAM Sulteng Sarankan Polri Lakukan Pemulihan Pasca-penumpasan Kelompok MIT
PALU - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah menyarankan Polri melakukan langkah pemulihan setelah penumpasan kelompok sipil bersenjata yang mengatasnamakan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso.
"Operasi Madago Raya masih perlu namun dengan skema berbeda. Operasi ini lebih menitikberatkan kerja-kerja pemulihan di berbagai sektor," kata Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng Dedi Askari dilansir ANTARA, Senin, 3 Oktober.
Dia menjelaskan pemulihan merupakan bagian penting, seperti pemulihan mental masyarakat, termasuk mereka yang merupakan simpatisan kelompok tersebut, sekaligus melakukan pencegahan dengan melibatkan pemerintah, pemangku kepentingan, lembaga nonpemerintahan, hingga tokoh-tokoh agama.
Menurut Dedi, cara seperti itu dinilai sangat efektif cegah tumbuhnya kelompok-kelompok separatis yang baru, paham-paham kekerasan, dan intoleransi.
"Upaya-upaya penanggulangan seperti ini perlu lebih masif untuk menata kehidupan yang lebih baik dengan mengedepankan toleransi sebagai wujud perdamaian," ujar Dedi.
Baca juga:
- Dideklarasikan Jadi Capres NasDem, Anies Baswedan: Bismillah Kami Terima, Kami Siap
- Jokowi: Sebentar Lagi Kita Nyatakan Pandemi Sudah Berakhir!
- Kasus Brigadir J, AKP Rifaizal Samual Jadi Anggota Polri ke-19 yang Jalani Sidang Etik Hari Ini
- Polisi Akan Panggil Baim Wong dan Paula Terkait Konten Prank Laporan KDRT
Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan Satgas Madago Raya, kata dia, adalah intervensi pemberdayaan pada sektor ekonomi supaya produktivitas masyarakat yang sempat terdampak aksi teror oleh kelompok tertentu lebih stabil dan meningkat.
Dedi menyebutkan pemberdayaan melalui kegiatan pertanian, perkebunan, serta usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) melalui dorongan modal usaha maupun menggandeng instansi lintas sektoral, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat lewat kementerian dan lembaga terkait.
"Sektor pertanian dan perkebunan, misalnya, kementerian terkait memiliki banyak program unggulan. Dari situ dapat dikolaborasikan dengan pemda maupun Polri itu sendiri. Langkah ini sangat positif dalam memberikan penguatan kepada masyarakat," tutur Dedi.
Komnas HAM Sulteng mengapresiasi keberhasilan TNI/Polri yang tergabung dalam satgas dalam menumpas kelompok teror mengatasnamakan MIT. Meski begitu, bukan berarti dengan tertumpasnya DPO Poso secara otomatis perkara ini selesai.
"Perlu disiapkan formula yang tepat sehingga tidak ada lagi ketakutan yang hantui masyarakat pada daerah-daerah yang dianggap rawan," demikian Dedi.