Ekonomi Sirkular Berpotensi Hasilkan PDB hingga Rp638 Triliun di 2030
JAKARTA - Ekonomi sirkular yang menitikberatkan pada daur ulang sampah diperkirakan memiliki potensi menghasilkan produk domestik bruto (PDB) sebanyak Rp569 triliun hingga Rp638 triliun pada 2030.
Kasub Direktorat Prasarana dan Jasa Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Edward Nixon Pakpahan mengatakan ekonomi sirkular juga berpotensi menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.
"Ekonomi sirkular punya masa depan yang sangat cerah di Indonesia. Selain punya nilai ekonomi tinggi, bisnis sirkular dengan penekanan daur ulang sampah plastik dan non-plastik, juga bermanfaat besar pada lingkungan," katanya dikutip dari Antara, Rabu, 28 September.
Sebagai negeri yang punya reputasi global sebagai penghasil sampah nomor dua di dunia, tambahnya, stigma negatif itu sebenarnya punya potensi besar untuk diubah jadi lebih positif dan menguntungkan.
Dengan menggerakkan ekonomi sirkular yang menitikberatkan pada daur ulang sampah, maka sampah bukan lagi dilihat sebagai persoalan, tapi akan dipandang sebagai sumber daya ekonomi baru yang berkelanjutan.
"Manfaat besar ini terutama dari berkurangnya limbah di setiap sektor usaha hingga sebesar 18-52 persen pada 2030. Manfaat ekonomi sirkular dari bisnis pendaurulangan sampah berpotensi menghasilkan tambahan PDB sebesar Rp593-Rp638 triliun dari lima sektor usaha pada 2030,” katanya.
Menurut dia, saat ini, sampah yang dikelola bank sampah per tahun masih relatif kecil, artinya masih banyak peluang ekonomi yang bisa dimaksimalkan. Persentase jumlah nasabah di bank sampah didominasi nasabah dari kaum perempuan sebesar 64 persen sedangkan laki-laki 36 persen.
Sementara untuk pertumbuhan jumlah nasabah di bank sampah ada kenaikan pada 2020 yakni mencapai angka 419,204, tetapi kemudian turun pada 2021 di angka 377,881 karena pengaruh Covid.
"Meski demikian, patut dicatat, gagasan UMKM untuk realisasi konkret ekonomi sirkular pengelolaan sampah, harus tetap dibarengi dengan idealisme, komitmen, dan konsistensi, barulah kemudian disusul bicara rupiah, " kata Nixon.
Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) Saut Marpaung mengatakan, masalah pengelolaan sampah memerlukan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, baik dari pihak pemerintah, UMKM, pihak swasta dan koperasi.
"Berdasarkan data yang ada, sampah semakin tahun semakin bertambah, sejalan dengan jumlah konsumsi masyarakat," ujarnya pada rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI), di Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (24/9).
Melalui Rakernas bertema "Sampah adalah Sumber Daya Baru. UMKM Persampahan Maju, Indonesia Bersih" itu, kata Saut, diharapkan bisa terpecahkan langkah ke depan pengelolaan sampah seperti apa, terutama bagi UMKM persampahan.
Baca juga:
Bupati Klungkung Bali, I Nyoman Suwirta menjelaskan di wilayahnya dibuatkan koperasi yang khusus menangani sampah. Jadi sampah-sampah dari masyarakat atau perkantoran diolah oleh koperasi yang bekerjasama dengan lembaga non-pemerintah seperti APSI.
Selain itu, tambahnya, Pemda Klungkung berkolaborasi dengan pihak lain menjalankan pengelolaan sampah dengan berbagai inovasi, seperti mendirikan kelompok peternak magot dan inovasi lain.