Program Kompor Listrik Induksi: Pemerintah Bicara Penghematan Energi, Mulan Jameela Berdalih Soal Panci

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela menganggap program konversi kompor Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke kompor listrik induksi terlalu terburu-buru. Dia yakin penggunaan kompor listrik tidak akan bisa maksimal untuk ranah rumah tangga Indonesia.

Sehingga, Mulan meminta program tersebut harus dikaji ulang karena akan menimbulkan masalah baru nantinya.

“Kita komisi VII sempat membahas bersama kementerian ESDM. Kami sepakat program ini harus dikaji ulang. Program tersebut, sepertinya apa yang dikatakan Pak Bambang betul, menyelesaikan masalah dengan masalah,” ucapnya dalam Rapat Kerja dengan Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian pada 21 September 2022.

Menurut Mulan, para wanita lah yang mengerti soal kompor.

“Berhubung saya ini ibu-ibu yang ngurusin urusan kompor di dapur jadi mengerti betul, sebetulnya yang dibutuhin itu kompor apa. Kami-kami ini para emak-emak butuh masak dengan kompor yang kaya apa?” kata Anggota Dewan yang juga penyanyi itu.

Belum lagi, soal wajan dan panci. Apakah kompor listrik bisa sesuai dengan wajan dan panci yang ada? Pasti, nantinya konsumen akan membeli lagi perkakas lainnya yang sesuai dengan kompor listrik.

“Tadi, menyampaikan harga kompor induksi ini Rp1,5 juta, boleh tanya enggak? Sudah termasuk wajan sama panci, apakah tersedia dengan berbagai ukuran, kalau ibu-ibu pasti baliknya ke situ. Belum lagi, wajan dan pancinya mahal-mahal Pak,” Mulan menuturkan.

“Kami di rumah saja, punya kompor listrik, tapi tetap tak bisa lepas dari kompor gas, karena masakan Indonesia ya beda. Bukan kaya masakan orang bule. Saya tahu betul, Kementerian Perindustrian hanya menjalankan mandat dan ini tujuannya hanya untuk mengurangi impor elpiji, bagaimana menyelesaikan masalah over suply listrik, tapi ya dipikir dulu,” ucap istri musisi Ahmad Dhani ini.

Kritikan Mulan tersebut mendapat respon positif masyarakat. Kompor induksi memang butuh alat masak khusus yang beralas datar, berbeda dengan bentuk wajan cekung yang biasa digunakan masyarakat. Sehingga, memang belum tepat program tersebut diterapkan saat ini.

“Mulan Jameela benar. Kompor induksi butuh alat masak khusus dan alasnya datar (bukan wajan cekung khas Asia), lbh lama panas dan biaya listriknya gak becanda,” kicau Lynda Ibrahim di akun twitternya, Jumat (23/9).

“Menteri & pejabat negara yg sok usul ganti kompor gas ke listrik induksi itu: 1/ Laki gak pernah masak 2/ Istrinya kadang masak ala-ala di “dapur kering” cantik dgn kompor induksi, jd si Bapak mengira ini adalah realita masak di Indonesia 3/ Gak pernah kesusahan bayar tagihan PLN,” lanjut Lynda.

“Padahal mulan jameela bener, tp orang2 yang kadung nggak suka sm dia malah komen garem semua. Bayangin aja bikin rendang pake kompor induksi,” tulis @gadystrisnawati mengomentari komentar-komentar negatif tentang Mulan, Jumat (23/9).

@astrazenecunt membalas, “Finally this pelakor got a point LET’s GO GIRL CRUSH THEM I’m sorry Bunda Maia today I’m supporting Mulan.”

Konversi Kedua

Pada 8 Mei 2007, pemerintah mulai menerapkan program konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG). Tujuannya antara lain efisiensi anggaran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberian subsidi, serta menyediakan bahan bakar yang praktis dan bersih untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Salah satu tujuan besar yang ingin dicapai ialah terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada 2025, yaitu peranan minyak bumi menjadi kurang dari 20 persen dan peranan gas bumi menjadi lebih dari 30 persen terhadap konsumsi energi nasional.

Sekiranya tiga tahun terlaksana, program tersebut mulai menunjukkan keberhasilannya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat itu, Evita Legowo mengatakan berhasil menghemat sebesar Rp5,53 triliun hanya dalam tahun pertama penerapan.

“Lalu, pada 2009 lebih besar menghemat hingga Rp6,92 triliun. Begitupun pada 2010 terjadi penghematan sebesar Rp14,38 triliun. Jumlah ini cukup besar untuk dapat dialokasikan ke pos-pos lain dalam APBN,” kata Evita dalam paparan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang dilansir dari website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Namun, realitasnya penerimaan tersebut tetap tak mencukupi kebutuhan negara yang semakin melonjak. Setelah 15 tahun berjalan, pemerintah kembali berencana melakukan konversi kompor lagi, kali ini dari LPG ke kompor listrik induksi.

Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo program konversi kompor listrik bisa menghemat APBN hingga Rp330 miliar per tahun.

“Jika konversi dilakukan pada 5 juta kelompok penerima manfaat (KPM) maka akan menghemat APBN sebesar 5,5 triliun, dan 15,3 juta KPM akan menghemat Rp16,8 triliun per tahun,” ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada 14 September 2022.

Darmawan merinci, harga keekonomian dari elpiji 3 kg adalah Rp19.698 per kg. Sementara, harga subsidi dari pemerintah adalah Rp4.250 per kg. Dengan rantai pasok hingga ke masyarakat harga elpiji 3 kg mencapai Rp5.250 per kg, sehingga pemerintah memberikan subsidi senilai Rp15.448 per kg.

Sementara, harga keekonomian listrik untuk kompor induksi yakni Rp11.792 per kg listrik ekuivalen dengan sekitar 7,18 Kwh. PLN melepas biaya listrik untuk memasak ekivalen Rp4.550 yang dibayar masyarakat. Artinya per kalori memasak dibandingkan dengan elpiji akan lebih murah Rp720,” terang Darmawan.

Selain itu, masyarakat juga bisa menghemat hingga Rp8.000 per kg elpiji atau sekitar 10-15 persen. Program konversi ke kompor listrik induksi 1.000 Watt ini juga dipastikan tidak akan menambah beban biaya masyarakat. Sebab, penggunaan listriknya menggunakan jalur khusus.

“Untuk kompor induksi, kami menggunakan MCB jalur khusus, yang artinya tidak tersambung dengan pola konsumsi listrik menggunakan struktur daya terpasang maupun golongan tarif lama,” Darmawan menambahkan.

Belum Diberlakukan

Melihat realitas yang terjadi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan program konversi kompor LPG ke kompor listrik induksi tidak akan diberlakukan pada 2022.

“Sampai saat ini pembahasan anggaran dengan DPR terkait dengan program tersebut belum dibicarakan, tentunya belum disetujui,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif, Jumat (23/9).

Program masih bersifat uji coba sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit di Bali dan Solo.

“Hasil uji coba ini akan dievaluasi. Pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diberlakukan,” ujar Airlangga Hartarto menandaskan.