JAKARTA - Spanduk putih berukuran panjang delapan meter dan lebar tiga meter terpasang di jembatan penyeberangan Sriwedari saat hari bebas kendaraan bermotor di Surakarta pada 5 Januari 2014. Spanduk berisi tulisan dengan judul ‘Surat Cinta Untuk Megawati’.
Di bagian bawah judul tertulis ‘Capreskan Jokowi’ yang disertai dengan foto Jokowi yang ketika itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Spanduk tersebut merupakan pesan sekaligus permintaan untuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar segera memutuskan Jokowi sebagai calon presiden.
Bukan tanpa sebab, elektabilitas Jokowi jelang Pemilu 2014, kata Mohamad Grandy dari Poldata Indonesia Konsultan, berdasar laporan dari sejumlah lembaga survei memang terus menguat. Keberhasilannya ketika menjadi Wali Kota Solo dan perubahan yang diberikan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta menjadi kode keras, dialah kader PDI Perjuangan yang pantas dinobatkan sebagai calon presiden.
Namun, Megawati, hingga Januari 2014 atau tiga bulan sebelum Pemilu Legislatif, belum juga memutuskan sosok yang akan diusungnya menjadi calon presiden. Putri Sang Proklamator seolah tidak ingin meninggalkan tradisi bahwa ketua umum partai lah yang harus menjadi calon presiden.
Sementara, di kubu rival, Gerindra bahkan sejak beberapa tahun sebelum Pemilu 2014 sudah memutuskan Prabowo Subianto yang diusung sebagai calon presiden.
Akhirnya, pada 14 Maret 2014, atau hanya beberapa pekan sebelum Pemilu Legislatif, Megawati secara resmi memberi mandat kepada Jokowi maju sebagai capres pada Pilpres 2014.
“Jadi, tak heran bila saat ini, PDI Perjuangan lebih bersikap tertutup soal siapa yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Biasanya memang di menit-menit akhir,” kata Grandy kepada VOI, Kamis (22/9).
Sehingga, bila berkaca dari langkah Megawati pada 2014, Grandy tetap yakin Megawati lebih memilih Ganjar Pranowo daripada Puan Maharani. Sebab, elektabilitas Ganjar Pranowo di berdasar laporan sejumlah lembaga survei selalu berada di posisi lima teratas. Sementara, Puan Maharani jauh di bawahnya.
“Kalau lebih mengedepankan rasionalitas, ya pasti Ganjar. Apalagi, jejak rekamnya selama ini cukup baik dan berpengalaman,” katanya.
Puan pun, pada 2014, mengakui penunjukan Jokowi sebagai calon presiden merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Sebagai kader partai, saya tunduk terhadap keputusan ketua umum. Saya akan mendukung penuh membantu pemenangan Jokowi dan pemenangan PDI Perjuangan,” ujar Puan kala itu.
Grandy berharap, sikap Puan tersebut tetap konsisten jelang Pemilu 2024. Pasalnya, bila PDIP lebih memilih calon dengan elektabilitas rendah, justru dikhawatirkan menjadi blunder. Terlebih, pada era sosial media saat ini.
Dia pun berharap, para elite PDI Perjuangan lainnya lebih melihat realitas situasi politik yang berkembang. Memang sangat dilematis untuk Ganjar Pranowo, terlebih calon lain yang akan diusung adalah putri sulung Megawati.
“Namun, yang harus dicatat, situasi politik masih cair dan dinamis saat ini. Kemungkinan-kemungkinan lain masih tetap terbuka,” paparnya.
Dukungan Terbelah
Grandy tak menampik pandangan politik PDI Perjuangan terkait bakal calon presiden yang akan diusung sudah terbelah. Bahkan, sejumlah elite partai yang lebih mendukung Puan sebagai bakal calon presiden terkesan menganaktirikan Ganjar Pranowo.
Lihat pernyataan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan di media pada awal tahun 2022 yang menyebut Ganjar Pranowo ‘kemlinthi’ atau sok dan congkak karena berencana maju sebagai capres. Trimedya mempertanyakan kinerja Ganjar selama menjabat Gubernur Jawa Tengah.
"Ganjar apa kinerjanya 8 tahun jadi Gubernur selain main di medsos, apa kinerjanya? Tolong gambarkan track record Ganjar di DPR kemudian sebagai gubernur selesaikan Wadas itu. Selesaikan rob itu, berapa jalan yang terbangun kemudian sekarang diramaikan kemiskinan di Jateng malah naik tolong masyarakat juga apple to apple memperbandingkan," ucap Trimedya yang dirangkum dari keterangan tertulisnya kepada awak media.
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu bahkan mempersilakan Ganjar Pranowo maju dari partai lain jika tetap ngotot ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Begitupun saat acara persiapan pemenangan Pemilu 2024 di Semarang yang dihadiri Puan Maharani, tidak ada nama Ganjar di daftar undangan. Padahal, dialah Gubernur Jawa Tengah.
Lalu, yang terbaru pembentukan Dewan Kolonel oleh sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP sebagai dukungan untuk Puan Maharani maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebagai tandingan, relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) juga akan membentuk Dewan Kopral untuk menyiapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadapi Pilpres 2024 sebagai capres.
Menurut Grandy, itu merupakan dinamika politik.
"Bagaimanapun, akan tetap ada pertentangan. Justru itulah yang membuat politik semakin seru,” ujar Grandy.
Hingga saat ini, Ganjar Pranowo memang enggan merespon berlebihan terkait namanya yang terus disandingkan dengan Puan Maharani sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Dia pun memahami penunjukan Capres merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Itu prerogatif penuh Ibu Ketua Umum,” kata Ganjar kepada awak media di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada 17 Juni 2022.
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Laskar Ganjar Puan (LGP) justru mendorong agar Puan Maharani dan Ganjar Pranowo maju bersama sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan Mochtar Mohamad mengatakan PDI Perjuangan sepantasnya bersyukur karena memiliki kader ideologis dan biologis. Menurutnya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mempunyai kader ideologis seperti Ganjar Pranowo dan kader biologis Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
BACA JUGA:
-
| BERNAS
Rivalitas PDIP dan Partai Demokrat yang Seakan Tiada Pernah Berakhir
18 September 2022, 18:06
“Kalau tiga kader Bung Karno ini diperankan optimal, saya yakin konsep Trisakti Bung Karno 20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas 2045 bakal terwujud," ujar Mochtar dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Juli 2022.
Sesuai ketentuan presidential threshold 20 persen dari jumlah kursi DPR, PDI Perjuangan dengan 128 kursi di DPR atau 22,3 persen sebenarnya bisa mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 tanpa berkoalisi dengan partai lain.
