Amerika Serikat hingga Uni Eropa Cela Rencana Referendum Rusia di Wilayah Ukraina yang Diduduki

JAKARTA - Para pemimpin yang dipasang di Moskow di daerah-daerah yang diduduki dari empat wilayah Ukraina, berencana untuk mengadakan referendum bergabung dengan Rusia dalam beberapa hari mendatang, menuai kecaman dari Kyiv dan Barat.

"Rusia dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan. Itu tidak akan mengubah apa pun," ujar Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba kepada wartawan menanggapi hal tersebut, melansir Reuters 21 September.

"Ukraina memiliki hak untuk membebaskan wilayahnya dan akan terus membebaskan mereka apa pun yang dikatakan Rusia," tulisnya terpisah di Twitter.

Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan, Washington menolak referendum seperti itu "dengan tegas."

Di Eropa, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan blok itu dan negara -negara anggotanya tidak akan mengakui hasil referendum, mempertimbangkan langkah -langkah lebih lanjut terhadap Rusia jika suara berjalan di depan.

Adapun Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Lithuania Gitanas Nausa, keduanya menggunakan kata 'parodi' untuk menggambarkan suara yang direncanakan.

Diketahui, tokoh-tokoh pro-Rusia mengumumkan referendum untuk provinsi 23-27 September di Provinsi Lugansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia, mewakili sekitar 15 persen wilayah Ukraina, atau daerah seukuran Hongaria.

Sebelumnya, Rusia sudah menganggap Lugansk dan Donetsk, yang bersama -sama membentuk wilayah Donbas Moskow sebagian ditempati pada tahun 2014, untuk menjadi negara independen.

Sementara, Ukraina dan Barat menganggap semua bagian Ukraina yang dipegang oleh pasukan Rusia ditempati secara ilegal.