Soal Isu Penghapusan Daya Listrik 400 VA, Ini Penjelasan Said Abdullah
JAKARTA - Belakangan ini ramai di media sosial soal isu pemerintah dan Badan Anggaran DPR akan menghapus pelanggan listrik 450 VA.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah pun mendapatkan kritik dan serangan secara pribadi terkait hal tersebut.
Said menilai, ada upaya pembelokan isu. Bahkan pembelokan isunya sudah keluar dari aspek proporsionalitas
Said menjelaskan, saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sesungguhnya membicarakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Lebih lanjut, kata Said, pada kebijakan yang sangat strategis, Indonesia perlu peralihan energi dari berbasis minyak bumi menuju listrik.
Sebab, hal ini untuk mengurangi ketergantungan impor yang sangat besar terhadap minyak bumi. Sementara, kemampuan produksi minyak bumi Indonesia hanya 614 hingga 650.000 barel per hari, sementara kebutuhannya mencapai 1,4 sampai 1,5 juta barel per hari.
Said mengatakan ketergantungan terhadap impor minyak bumi ini mengakibatkan Indonesia terjebak dalam posisi sulit yang sering dihadapi berulangkali, seperti kenaikan harga minyak bumi dan kurs kian memojokkan Indonesia dalam posisi sulit.
APBN harus mengongkosi subsidi yang kian besar. Namun bila ongkos tersebut dikurangi berakibat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, dan menimbulkan beban kepada rakyat.
Karena itu, lanjut Said, Indonesia harus keluar dari jebakan minyak bumi. Di sisi lain, menurut Said, Indonesia memiliki produksi listrik di dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita. Kata dia, hal inilah ihwal yang melatar belakangi agar Indonesia segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik.
"Sayangnya yang digoreng di media sosial hanya penggalan kalimat saya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin. Pemenggalan ini melepaskan narasi besar dan konteksnya sehingga menimbulkan opini sesat ditengah tengah rakyat. Sistematisnya pemelintiran perihal ini, ditambah serangan pribadi terhadap saya menunjukkan ada pihak pihak yang mengorganisir, dan tidak senang kita mandiri energi," tuturnya dalam keterangan resmi, Minggu, 18 September.
Said menekankan bahwa sebanyak 9,55 juta Rumah Tangga (RT) berdaya listrik 450 VA masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca juga:
Kelompok rumah tangga ini masuk kategori kemiskinan parah, yang oleh BPS termasuk keluarga berpenghasilan kurang dari 1,9 dolar AS per hari dengan kurs Purchasing Power Parity (PPP).
"Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya kita naikkan dayanya ke 900 VA. Untuk makan saja susah dan kebutuhan listriknya rata rata hanya untuk penerangan dengan voltase rendah," katanya.
Sedangkan, sebanyak 14,75 juta rumah tangga menggunakan daya listrik 450 VA tetapi tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kata Said, terhadap pelanggan listrik kategori ini, Badan Anggaran DPR meminta PLN, BPS, Kemensos dan Pemda melakukan verifikasi faktual.
"Verifikasi itu untuk memastikan apakah mereka seharusnya masuk ke DTKS atau tidak. Jika hasil verifikasi faktual mereka seharusnya masuk DTKS tetapi belum terdata di DTKS, maka mereka harus mendapatkan akses bansos melalui pendataan DTKS, dan voltase listriknya tidak kita alihkan ke 900 VA," ucapnya.
Sebaliknya, kata Said, jika hasil verifikasi faktual menunjukkan bukan dari keluarga kemiskinan parah, yakni berpenghasilan dibawah 1,9 dolar AS per hari, dan sesungguhnya kebutuhan listriknya meningkat dilihat dari grafik konsumsinya, maka kelompok rumah tangga inilah yang tingkatkan dayanya ke 900 VA.
Kata Said, saat ini sebanyak 8,4 juta pelanggan listrik dengan daya 900 VA terdata didalam DTKS. Atas kelompok pelanggan ini, maka pemerintah harus kembali melakukan verifikasi faktual. Jika hasil verifikasi faktual menunjukkan sebagian dari mereka sesungguhnya dari rumah tangga mampu, maka mereka akan didorong beralih daya ke 1300 VA.
"Tetapi jika masih dalam kategori rumah tangga miskin, maka daya listriknya tetap kita masukkan ke kelompok 900 VA," katanya.
Sebanyak 24,4 Juta Pelanggan Listrik 900 VA Tak Masuk Data DTKS
Said mengatakan, sebanyak 24,4 juta pelanggan listrik dengan daya 900 VA tetapi tidak masuk dalam data DTKS.
Menurut dia, pemerintah harus melakukan verifikasi faktual, apakah sebagian dari mereka sesungguhnya telah jatuh ke rumah tangga miskin atau tidak.
Jika perkembangannya menunjukkan mereka masuk kategori rumah tangga miskin maka mereka harus masuk perlindungan bansos melalui pemutakhiran data DTKS, dan terhadap kelompok ini daya listriknya kita pertahankan tetap 900 VA.
"Sebaliknya jika sebagian dari mereka ekonominya kian membaik, dan dari grafik konsumsi listriknya meningkat maka mereka kita dorong masuk ke pelanggan 1300 VA," ucapnya.
Sampai saat ini, lanjut Said, para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan 900 VA termasuk kategori rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik oleh pemerintah.
Namun, kata Said, berkembang opini bahwa pelanggan 900 VA tidak termasuk pelanggan listrik yang disubsidi oleh pemerintah.
"Opini ini untuk menggiring agar terjadi penolakan pelanggan yang berdaya 450 VA untuk dialihkan ke 900 VA," ucapnya.
Karena itu, kata Said, Kemensos, BPS, PLN, dan Pemda harus sinergi untuk pembaharuan dan integrasi data.
Badan Anggaran DPR mendorong BPS segera melakukan percepatan registrasi sosial.
Langkah bersama ini sangat penting agar akurasi program bansos sebagai kekuatan absorber makin akurat.
"Melalui data yang akurat kita juga bisa merumuskan kebijakan strategis lainnya seperti peralihan energi, agar pilihan pilihan kebijakan teknisnya juga tepat," jelasnya.