Data Pribadi Menkominfo Johnny Dipublish 'Bjorka', DPR: Indonesia Darurat Kebocoran Data Pribadi
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus prihatin dengan bocornya data kependudukan menteri dan pejabat publik yang dipublish peretas dengan akun 'Bjorka'.
"Tentu kita merasa prihatin bagaimana data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga kerap bisa bocor di dunia maya," ujar Guspardi kepada wartawan, Senin, 12 September.
Guspardi juga khawatir dengan dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari KPU yang di diunggah oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka'. Di mana, data kependudukan yang diduga bocor itu juga dijual dalam sebuah unggahan di situs Breached Forums.
"Ya apalagi data-data pemilih yang diduga bocor ini berisi informasi penting dan sensitif, seperti nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas," kata Guspardi," kata Guspardi.
Politikus PAN itu mengungkapkan, dugaan kebocoran data ini menjadi kasus dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dimana Bjorka juga merilis kebocoran data 26 juta data pelanggan layanan internet, data registrasi SIM Card yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dari empat operator, serta 17 juta data pelanggan PLN.
Menurut Guspardi, kejadian ini menandakan Indonesia masuk dalam kondisi darurat kebocoran data pribadi.
Baca juga:
- Bongkar Data Puan Hingga Plate, Komisi I DPR Dorong BSSN dan Siber Polri Tangkap Pemilik Akun Bjorka
- Hacker Bjorka Sebar Data Pribadi Menkominfo Johnny G Plate
- Heboh! Bjorka Ungkap Banyak Data Pribadi Mulai dari Ditjen Aptika Hingga Dalang Kasus Pembunuhan Munir
- Motif Masih jadi Misteri, Hacker Bjorka Mulai Sentuh Data Personal Puan Maharani dan Erick Thohir
"Ini menandakan kebocoran data di Indonesia tidak saja mengkhawatirkan, tetapi sudah masuk dalam kondisi darurat kebocoran data pribadi," tegas legislator asal Sumatera Barat itu.
Guspardi pun menilai, terus berulangnya dugaan kebocoran data ini harus bisa segera dihentikan lantaran sudah sangat mengkhawatirkan.
"Pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk mencegah kebocoran data terjadi lagi," katanya.