Menteri BUMN: Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun untuk Bagi-bagi Kompor Listrik ke Masyarakat
JAKARTA - Pemerintah berencana untuk membagikan kompor listrik atau induksi secara gratis. Karena itu, pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun. Pembagian kompor listrik ini akan dilakukan bertahap selama lima tahun.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan dalam skemanya, pembagian kompor listrik tidak dilakukan secara serentak. Melainkan bertahap hingga 5 tahun ke depan. Kata dia, bagi-bagi kompor gratis ini mulai dilakukan tahun depan.
Sekadar informasi, penggunaan kompor listrik masuk dalam program utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Program tersebut digadang-gadang mampu mengatasi persoalan over supply listrik atau pasokan berlebih, bahkan mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikarenakan impor liquefied petroleum gas (LPG).
Kata Erick, kebijakan tersebut akan terealisasi jika program bagi-bagi kompor listrik yang dilakukan PLN sukses. Melalui program ini, PLN menargetkan masyarakat pengguna kompor induksi bertambah menjadi 300.000. Adapun anggaran yang disiapkan sebesar Rp300 miliar.
"Pemerintah (rencananya) tahun depan akan menambah lagi Rp5 triliun untuk membagikan kompor listrik (secara gratis) selama 5 tahun ke depan," ujar Erick di Amsterdam, Belanda, dikutip Senin, 5 September.
Baca juga:
- Transisi Energi Butuh 1 Triliun Dolar AS, Pemerintah Ajak Pebisnis Investasi di EBT
- Atasi Dampak Geopolitik, Indonesia Perlu Segera Terapkan Energi Baru dan Terbarukan: Mulai dari Biodiesel hingga Kendaraan Listrik
- Luncurkan Program Solar untuk Koperasi Nelayan, Erick Thohir: Pemerintah Hadir untuk Rakyat
- Khawatir Inflasi Tinggi dan Ancaman Resesi, Bibit Ajak Masyarakat Investasi SR017: Alternatif Passive Income yang 100 Persen Dijamin Negara
Erick menjelaskan kompor induksi menjadi salah satu cara pemerintah mendukung transisi energi dan mengalihkan subsidi LPG ke depan. Namun, Erick mengatakan pemerintah juga memikirkan jangan sampai masyarakat menengah ke bawah yang menggunakan kompor listrik dianggap sebagai kelompok mampu.
"Jangan sampai rumah-rumah di bawah 900 VA dianggap orang mampu karena pakai kompor listrik," kata Erick.
Sekadar informasi, pemerintah memang berkewajiban memberikan subsidi harga LPG bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga besaran pengeluaran pemerintah untuk subsidi juga meningkat. Hal ini diperkuat oleh impor LPG yang tercatat berada di angka 77 persen. Pemerintah pun berupaya menekan impor LPG dengan mengalihkan penggunaan LPG ke energi berbasis listrik.