Ketua DPR Puan Maharani Singgung Pembangunan Nasional Kesannya Hanya dari Proyek ke Proyek
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pembangunan nasional ke depan harusnya terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini harus diambil karena saat ini ada kesan pembangunan hanya berjalan dari proyek ke proyek.
Hal ini disampaikan Puan saat berpidato di acara sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada hari ini, Selasa, 16 Agustus. Dia mengingatkan pembangunan di Indonesia harus mengutamakan kepentingan rakyat.
Awalnya, Puan mengungkap saat ini pembangunan nasional sulit berkesinambungan dan terkesan berorientasi jangka pendek karena adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025.
Perundangan ini, sambung dia, dirasa belum optimal mengatur soal pembangunan nasional.
"Bahkan setiap presiden, gubernur, dan bupati/walikota memiliki visi misi pembangunan pembangunannya masing-masing," kata Puan dalam pidatonya.
Belum lagi jika presiden maupun kepala daerah berganti karena habisnya masa kepemimpinan. Ujungnya, terjadi perubahan visi dan misi.
"Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional bangsa Indonesia sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek," ujarnya.
Sehingga, dia meminta pembangunan ke depan harus terus terintegrasi. Seluruh pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama demi mewujudkan kemajuan bangsa.
Baca juga:
- Puan Puji Gotong Royong Jadi Faktor Keberhasilan Tangani COVID-19 yang Diakui Dunia: Terima Kasih!
- Ada Doa dan Harapan Baik di Balik Makna Kebaya Kutubaru Terakota Puan Maharani
- Makna Mendalam di Balik Kebaya dan Batik yang Dipakai Puan di Sidang Tahunan
- Perusahaan Milik Suami Puan Maharani Mau Caplok Anak Usaha Krakatau Steel, Berapa Nilainya?
Puan bilang, langkah ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa semakin sehtera. "Politik pembangunan ke depan hendaknya dapat mengintegrasikan seluruh wilayah, seluruh pemerintahan pusat dan daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional," tegasnya.
Tak hanya itu, agenda strategis ke depan harus dipertajam pada pembangunan kualitas dan karakter nasional. Kemudian, reformasi birokrasi harus secara nyata dilaksanakan.
"Agenda strategis ke depan perlu memperkuat dan mempertajam upaya-upaya yang diarahkan pada: pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia; pembangunan kedaulatan pangan nasional; penguatan industri nasional; pemerataan pembangunan infrastruktur; serta reformasi birokrasi yang nyata," pungkas Puan.