Menteri BUMN: Jika Terus Ditunda, Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Bisa Membengkak Tahun Depan

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut cost overrun atau pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bisa naik lagi di tahun depan.

Hal tersebut, kata Erick, jika proyek KCJB kembali ditunda.

Berdasarkan kajian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), anggaran KCJB membengkak hingga 1,176 miliar dolar AS atau setara dengan Rp16,8 triliun.

“Kereta cepat sama, kalau KCJB ini terus ditunda, harga pembangunannya tahun depan lebih mahal lagi. Artinya, harus segera diselesaikan,” kata Erick di Perpustakaan Nasional, dikutip Kamis, 4 Agustus.

Di proyek KCJB, Erick menjelaskan, 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman di China Development Bank (CDB) dan 25 persen sisanya dari equity.

“25 persen equity, di mana Indonesia 55 (persen), China 45 persen. Artinya apa? PMN yang mau diberikan itu bagian dari equity, karena pinjamannya kan ditambah,” tuturnya.

Sebelumnya, usulan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp4,1 triliun telah disetujui Komisi VI DPR RI. Adapun PMN ini akan digunakan untuk memperkuat KAI dalam penyelesaian proyek KCJB.

Pada akhir 2021, Erick mengatakan bahwa proyek KCJB tidak akan dihentikan. Sebab, saat dirinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri BUMN, pembangunan proyek tersebut sudah berjalan 60 persen.

“Ini waktu saya masuk (jadi Menteri BUMN), proyek KCJB sudah 60 persen lebih. Masa harus berhenti? Ya berarti kalau berhenti, uangnya sudah terbakar. Semuanya jadi besi tua," katanya dalam acara Kick Andy Show, dikutip Senin, 15 November 2021.

Sekadar informasi, pengerjaan proyek KCJB cenderung melambat sejak dibangun pada 2016 silam.

Hingga Oktober 2021, pembangunan KCJB baru mencapai 80 persen dan ditargetkan beroperasi secara komersil pada 2023.

Adapun salah satu yang menghambat pembangunan proyek KCJB adalah pembebasan lahan.

Padahal pemerintah sebelumnya telah memastikan pembebasan lahan untuk proyek tersebut rampung pada Januari 2020.

Kemudian masalah lainnya adalah perubahan desain konstruksi.

Sebelumnya, Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri juga turut mengkritik sejumlah proyek infrastruktur transportasi yang dibangun pemerintah.

Adapun proyek yang dimaksud yakni bandar udara (bandara), pelabuhan hingga kereta cepat.

Faisal mengatakan, proyek-proyek infrastruktur tersebut dianggap mubazir karena tidak akan menguntungkan namun investasinya sangat besar.

Karena itu, ia menilai, pemerintahan saat ini sangat boros, bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan negara.

“Bentar lagi rakyat membayar Kereta Api Cepat yang barang kali ongkosnya Rp400.000 sekali jalan, dan diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” tuturnya.